Dasco: Bandar Judi Online Bisa Dijerat UU Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 15:35 WIB
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. (Suara.com/Bagaskar)
BACA 10 DETIK
  • UU Perampasan Aset memungkinkan negara menyita harta bandar judi online meski terdakwa melarikan diri.

  • Regulasi ini juga menjerat pelaku penipuan kripto, investasi bodong, hingga penipuan perjalanan umrah.

  • Negara akan mengelola hasil sitaan kejahatan tersebut untuk memulihkan kerugian finansial masyarakat kecil.

Suara.com - Indonesia kini memiliki celah hukum baru untuk langsung menyita harta bandar judi online meskipun pelakunya melarikan diri. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Perampasan Aset guna memulihkan kerugian masyarakat kecil.

Mekanisme perampasan kekayaan ini berjalan tanpa harus menunggu terdakwa tertangkap oleh aparat penegak hukum. Pemerintah selanjutnya akan mengelola seluruh sitaan hasil kejahatan itu dan mengembalikannya langsung kepada rakyat.

"Undang-Undang Perampasan Aset ini dapat bermanfaat karena hasil kejahatannya akan kembali kepada rakyat. Misalnya terdakwanya melarikan diri, tetapi asetnya tetap bisa langsung disita," katanya dalam keterangan pers, Kamis (19/11/2026).

Petugas Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Polri menata barang bukti berupa kartu ATM saat pengungkapan kasus kejahatan siber di Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (3/9/2026). [ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/agr]

Jangkauan aturan hukum ini juga menembus batas perkara korupsi yang selama ini identik dengan kerugian keuangan negara. Penegak hukum bisa menerapkan pasal perampasan kekayaan untuk berbagai kejahatan finansial yang merugikan publik.

Sederet kasus penipuan kripto, investasi bodong, hingga penipuan perjalanan umrah masuk ke dalam target penindakan regulasi ini. Praktik perjudian daring pun menjadi sasaran utama karena masifnya perputaran uang ilegal di sektor tersebut.

Aparat berwenang dapat menelusuri dan mengambil alih setiap kekayaan yang terbukti berasal dari aktivitas kejahatan publik. Regulasi ini menutup ruang bagi para pelaku usaha ilegal untuk menikmati hasil kejahatan mereka.

"Penipuan kripto, investasi bodong, penipuan perjalanan umrah, bahkan bandar judi online juga bisa dikenai penyitaan aset," ucap Dasco.

Ketentuan penyitaan langsung ini memperkuat posisi hukum aparat saat menghadapi jaringan kejahatan terorganisasi yang kerap menguras uang warga. Pemiskinan pelaku menjadi strategi utama untuk memutus rantai operasional jaringan judi daring yang masih aktif.

"Ini salah satu cara memberikan efek jera kepada bandar-bandar yang saat ini beroperasi. Mereka telah memakan korban dari kalangan rakyat kecil yang bermain judi online," ujarnya.

Penerapan aturan ini memperluas jangkauan pemberantasan kejahatan ekonomi sekaligus menjamin pemulihan hak finansial warga yang menjadi korban.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com