- Kemendikdasmen di Jakarta pada Kamis (19/11/2026) memetakan penempatan guru berdasarkan kebutuhan sekolah dan lokasi tempat tinggal pendidik.
- Dirjen GTK Nunuk Suryani menyatakan proses ini melibatkan dinas pendidikan daerah serta verifikasi data guru secara akurat.
- Kebijakan ini juga mencakup perpanjangan penugasan tahun 2027 bagi 172.323 guru non-ASN yang memenuhi persyaratan tertentu.
Suara.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah memetakan penempatan guru berdasarkan kebutuhan sekolah dan lokasi tempat tinggal tenaga pendidik. Pemetaan ini dilakukan untuk memastikan distribusi guru sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan di berbagai daerah sekaligus mencegah adanya sekolah yang kekurangan tenaga pengajar.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengatakan proses pemetaan masih berlangsung dengan melibatkan dinas pendidikan di daerah. Pelibatan dinas pendidikan diperlukan karena pemerintah daerah dinilai lebih mengetahui secara rinci keberadaan dan kondisi guru di wilayah masing-masing.
Nunuk menjelaskan, pemerintah saat ini tengah melakukan verifikasi dan validasi data guru sebelum menentukan kebutuhan tenaga pendidik serta lokasi penempatannya. Data yang telah diverifikasi nantinya akan diproses melalui sistem yang disiapkan pemerintah.
“Pemetaan saat ini sedang berjalan. Kami sedang mengundang semua dinas pendidikan, karena yang mengetahui secara persis keberadaan mereka adalah dinas pendidikan. Kemarin kami sudah melakukan verifikasi dan validasi data,” ujar Nunuk di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia memastikan penempatan guru nantinya tidak hanya didasarkan pada kebutuhan sekolah, tetapi juga mempertimbangkan jarak antara lokasi sekolah dan tempat tinggal guru. Nunuk menegaskan bahwa pemerintah akan mengupayakan agar guru ditempatkan di sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik dan lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal mereka.
“Tidak mungkin kami tempatkan jauh sekali, sementara di dekatnya ada sekolah yang kosong. Tidak mungkin juga kami tetapkan di sekolah yang sekarang, padahal di situ sudah banyak guru. Jadi, ada kebijaksanaan dan dasarnya adalah pendataan yang akurat untuk menempatkan mereka,” katanya.
Karena itu, Nunuk meminta para guru yang masuk dalam proses pemetaan untuk tetap tenang dan mulai memastikan kelengkapan data masing-masing. Dokumen tersebut diperlukan apabila sewaktu-waktu pemerintah meminta pemberkasan untuk proses penempatan.
Pemetaan tersebut sejalan dengan kebijakan Ditjen GTK pada 2027 terkait perpanjangan penugasan guru non-aparatur sipil negara (non-ASN) di sekolah negeri. Berdasarkan data Ditjen GTK, terdapat 172.323 guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan penugasannya diperpanjang pada 2027.
Namun, kebijakan perpanjangan penugasan tersebut hanya berlaku bagi guru yang memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama, telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2024. Kedua, masih aktif mengajar dengan perjanjian kerja yang semula berakhir pada Desember 2026. Ketiga, bertugas di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.