Klinik Kopdes Dibangun, Puskesmas Masih Kekurangan Dokter, Apa Prioritas Negara?

Kamis, 19 November 2026 | 20:23 WIB
llustrasi Klinik Kopdes di tengah kekurangan dokter di Puskesmas. [Suara.com/Syahda]
BACA 10 DETIK
  • Pemerintah memprioritaskan pemenuhan dokter di Puskesmas yang masih kekurangan 6.927 tenaga medis per Agustus 2026.
  • Klinik Kopdes Merah Putih didesain mandiri mengikuti aturan FKTP swasta berdasarkan Instruksi Presiden terbaru.
  • Kerja sama klinik Kopdes dengan BPJS Kesehatan bergantung pada pemenuhan izin dan standar operasional yang berlaku.

Suara.com - Rencana pembangunan Klinik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) memunculkan persoalan mendasar dalam kebijakan pelayanan kesehatan nasional. Ketika pemerintah berencana memperluas fasilitas kesehatan hingga ke lingkungan koperasi desa, sejumlah Puskesmas yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan justru masih kekurangan dokter dan tenaga kesehatan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat, hingga Agustus 2026, sebanyak 38 persen Puskesmas di Indonesia masih mengalami kekosongan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Total kebutuhan untuk mengisi kekosongan tersebut mencapai 6.927 orang.

Di tengah kondisi itu, pemerintah memastikan pemenuhan kebutuhan tenaga medis di Puskesmas menjadi prioritas sebelum menempatkan dokter di klinik Kopdes Merah Putih. Namun, rencana pembangunan klinik tersebut tetap berjalan dengan sejumlah penyesuaian desain, skema pembiayaan, hingga mekanisme pelayanan.

Lantas, bagaimana pemerintah memastikan pembangunan fasilitas kesehatan baru tidak justru menambah persoalan ketimpangan tenaga medis di tingkat pelayanan dasar?

Puskesmas Masih Kekurangan Dokter, Klinik Kopdes Menunggu Giliran

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan pemerintah akan mendahulukan pemenuhan kebutuhan dokter di Puskesmas sebelum melakukan penempatan tenaga medis di klinik Kopdes Merah Putih.

Menurutnya, penempatan dokter di klinik koperasi nantinya akan disesuaikan dengan ketersediaan tenaga kesehatan di masing-masing daerah.

"Untuk puskesmas yang saat ini ada kan belum semua puskesmasnya ada dokter-dokternya, masih kekurangan dokter. Kita perlu dulu yang di puskesmas," kata Dante, Selasa (10/11/2026).

Apabila kebutuhan dokter di Puskesmas sudah terpenuhi, tenaga medis yang masih tersedia baru dapat dipertimbangkan untuk ditempatkan di klinik Kopdes.

Persoalan keterbatasan dokter bahkan membuat pemerintah membuka kemungkinan klinik Kopdes tetap beroperasi tanpa kehadiran dokter.

Dante mengatakan pelayanan kesehatan di fasilitas tersebut masih dimungkinkan dengan melibatkan paramedis atau tenaga kesehatan lainnya. Meski demikian, standar pelayanan dan pedoman praktiknya akan dibedakan antara klinik yang memiliki dokter dan yang tidak memiliki dokter.

"Kalau tidak ada dokter, bisa menggunakan paramedis lain, tapi tentu guideline-nya, petunjuk praktisnya berbeda dengan yang ada dokter dan tidak ada dokternya," ujarnya.

Kendati demikian, ketentuan mengenai komposisi tenaga kesehatan tersebut belum ditetapkan secara final. Kemenkes masih membahas regulasi dan mekanisme operasional yang akan menjadi dasar penyelenggaraan klinik Kopdes.

Desain Klinik Kopdes Berubah, Tak Lagi Menumpang Pustu

Persoalan tenaga medis bukan satu-satunya hal yang masih dibahas pemerintah. Desain pembangunan klinik Kopdes Merah Putih juga mengalami perubahan sejak pertama kali direncanakan.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menjelaskan bahwa pada rancangan awal, klinik Kopdes merupakan salah satu dari tujuh gerai usaha koperasi. Fasilitas tersebut direncanakan berdampingan dengan unit usaha lain, termasuk apotek.

Namun, pemerintah kemudian mempertimbangkan besarnya kebutuhan investasi atau capital expenditure (capex) serta biaya operasional atau operational expenditure (opex) untuk membangun dan menjalankan klinik.

Sebagai alternatif, pemerintah sempat menyusun skema percontohan dengan mengintegrasikan klinik Kopdes bersama Puskesmas Pembantu (Pustu). Melalui skema ini, pemerintah diharapkan tidak perlu mengeluarkan investasi tambahan untuk membangun fasilitas kesehatan baru.

Akan tetapi, desain tersebut berubah setelah terbit Instruksi Presiden (Inpres) kedua tentang percepatan pembangunan Kopdes Merah Putih.

Dalam kebijakan terbaru, Kopdes direncanakan memiliki infrastruktur sendiri, termasuk fasilitas klinik. Konsekuensinya, pembiayaan pembangunan dan operasional klinik tidak lagi dapat disatukan dengan Pustu.

Aji mengatakan klinik Kopdes nantinya diarahkan mengikuti ketentuan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta.

Kemenkes pun tengah menyiapkan regulasi baru untuk menggantikan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan klinik desa dan kelurahan percontohan.

Infografis Klinik Kopdes di tengah kekurangan dokter di Puskesmas. [Suara.com/Syahda]

Perubahan ini membuat klinik Kopdes tidak lagi sekadar menjadi bagian dari pengembangan jaringan pelayanan Puskesmas melalui Pustu, melainkan diarahkan menjadi fasilitas kesehatan dengan pengaturan dan kebutuhan operasional tersendiri.

Bisa Kerja Sama dengan BPJS, tetapi Klinik Kopdes Harus Penuhi Syarat

Status klinik Kopdes sebagai fasilitas kesehatan yang mengikuti ketentuan FKTP swasta juga berkaitan dengan peluang kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan setiap fasilitas kesehatan yang ingin menjadi mitra BPJS Kesehatan harus memenuhi ketentuan sesuai jenis layanan dan izin operasionalnya.

Artinya, meskipun berada di bawah unit usaha koperasi, klinik Kopdes tidak otomatis dapat melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Apabila beroperasi sebagai klinik, fasilitas tersebut wajib memenuhi persyaratan penyelenggaraan klinik, mulai dari standar pelayanan, izin operasional, surat izin praktik (SIP), hingga ketersediaan petugas kesehatan.

"Ikuti regulasinya, kalau klinik harus mengikuti regulasi sebuah klinik, pelayanan, izin operasional, SIP, sama petugas kesehatan ya," kata Prihati, Kamis (12/11/2026).

Dengan demikian, peluang kerja sama dengan BPJS Kesehatan tetap bergantung pada pemenuhan standar dan persyaratan yang berlaku. Status sebagai fasilitas milik koperasi tidak memberikan pengecualian terhadap ketentuan pelayanan kesehatan.

Di sisi lain, pemerintah masih harus menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah sebelum klinik Kopdes dapat beroperasi secara optimal.

Kemenkes masih mengkaji regulasi, mekanisme pembayaran, skema kerja sama dengan BPJS Kesehatan, akses masyarakat, hingga ketersediaan dokter.

Dante menegaskan, pembahasan mengenai tenaga kesehatan dan tata cara pelayanan klinik masih berlangsung, termasuk kemungkinan pengoperasian fasilitas tanpa dokter.

Di tengah rencana ekspansi fasilitas kesehatan tersebut, tantangan pemerintah bukan semata-mata membangun lebih banyak klinik di desa. Pemerintah juga perlu memastikan fasilitas yang sudah menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan masyarakat tidak terus menghadapi persoalan kekurangan tenaga medis.

Sebab, bertambahnya jumlah fasilitas kesehatan belum tentu sejalan dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan apabila ketersediaan tenaga medis yang menjalankannya belum terpenuhi.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com