Pembuktian Terbalik UU Perampasan Aset, MAKI Soroti Aturan Kaku dan Pembatasan Uang Kartal

Jum'at, 20 November 2026 | 13:06 WIB
Koordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI) Boyamin Saiman (Suara.com/Dea)
BACA 10 DETIK
  • Boyamin Saiman menilai pembuktian terbalik belum menonjol demi mengoptimalkan pemulihan aset kejahatan.

  • MAKI menyiapkan gugatan ke MK setelah regulasi diundangkan serta menyoroti absennya pembatasan uang kartal.

  • DPR menolak konsep illicit enrichment karena pertimbangan HAM, sifat hukum acara, dan masa berlaku 12 bulan.

“Yang kedua, dalam teknis perundang-undangan ya, Undang-Undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil. Undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara,” ujarnya.

“Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman. Jadi memang dengan dua alasan itu kita tidak bisa memasukkan di dalam Undang-Undang Perampasan Aset ini.”

Berdasarkan Pasal 74, undang-undang ini baru berlaku 12 bulan setelah diundangkan. Penerapannya juga bergantung pada terbentuknya badan pengelola aset serta badan pengawas perampasan dan pengelolaan aset yang dibentuk Presiden.

MAKI juga berencana mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi setelah undang-undang resmi diundangkan. Langkah tersebut disiapkan untuk menguji substansi aturan yang dinilai belum optimal.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com