Setelah 18 Tahun Bergulir, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Jum'at, 20 November 2026 | 06:00 WIB
Suasana Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). [ANTARA FOTO/Fauzan/nym]
Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). [ANTARA FOTO/Fauzan/nym]
MenPAN-RB Rini Widyantini (kanan) menyampaikan pendapat akhir pemerintah atas RUU Perampasan Aset saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). [ANTARA FOTO/Fauzan/nym]
MenPAN-RB Rini Widyantini (depan, kiri) menyerahkan pendapat akhir pemerintah atas RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) disaksikan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (belakang, kiri) dan Sari Yuliati (kedua kanan) saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). [ANTARA FOTO/Fauzan/nym]
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan laporan terhadap pembahasan atas RUU Perampasan Aset saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). [ANTARA FOTO/Fauzan/nym]
Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) menerima laporan terhadap pembahasan atas RUU Perampasan Aset dari Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kiri) saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). [ANTARA FOTO/Fauzan/nym]

Suara.com - Suasana Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Dalam rapat tersebut, DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang setalah 18 tahun bergulir di DPR.

Pengesahan tersebut dilakukan setelah seluruh fraksi DPR menyatakan persetujuan dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Sebelumnya, pembahasan tingkat I bersama pemerintah rampung pada Rabu (18/11/2026).

Undang-undang tersebut mengatur mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu, seperti ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak diketahui keberadaannya.

Selain tindak pidana korupsi, aturan tersebut juga mencakup narkotika, perdagangan orang, terorisme, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas. UU ini mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan. [ANTARA FOTO/Fauzan/nym]

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com