BACA 10 DETIK
- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendesak pemerintah menetapkan moratorium alih fungsi kawasan hutan di Jakarta pada Kamis.
- Bencana banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat akibat kerusakan hutan dan tingginya deforestasi sepanjang 2024.
- Dampak bencana tersebut memicu alokasi anggaran negara sebesar Rp100,1 triliun untuk pemulihan pascabencana selama periode tahun 2026 hingga 2028.
“Melihat angka-angka statistik ini dan dampak kerusakan yang telah kita saksikan bersama, moratorium alih fungsi kawasan hutan merupakan sebuah harga mati,” tegas Ketua PDIP Sumatera Barat ini.
Harga mati untuk moratorium ini, terang Alex, tak lepas dari besarnya anggaran negara yang tersedot untuk melakukan pemulihan.
Di mana, total anggaran pemulihan pascabencana Sumatera ini, mencapai angka Rp100,1 triliun untuk jangka waktu tiga tahun (2026-2028).
“Secara anggaran, negara ini cukup tertatih-tatih membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi untuk daerah terdampak bencana. Bahkan, kita perlu tiga tahun anggaran untuk memulihkannya. Ini ongkos yang terlalu mahal untuk ditanggung bangsa ini,” tegas Alex.