- Muhaimin Iskandar mendorong peningkatan pendapatan negara bukan pajak untuk menggratiskan BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin.
- Kebijakan tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp110 triliun yang dinilai sulit jika hanya mengandalkan pendapatan dari sektor pajak.
- PKB mendukung penataan ulang pengelolaan sumber daya alam oleh Presiden Prabowo Subianto demi mewujudkan keadilan sosial.
Suara.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mendorong peningkatan pendapatan negara bukan pajak dari pengelolaan kekayaan sumber daya alam (SDA) untuk membiayai BPJS Kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu berharap seluruh masyarakat miskin dari desil 1 hingga desil 5 dapat menjadi penerima manfaat BPJS Kesehatan secara gratis. Menurutnya, jika kebijakan tersebut diwujudkan, anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp110 triliun.
Ia menyadari diperlukan sumber pendapatan lain di luar pajak untuk menutup pembiayaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin.
"Kalau kebutuhannya Rp110 T, uangnya dari mana? Karena tahun ini saja pemerintah mengeluarkan dari APBN sampai akhir Desember nanti Rp68 T. Berarti masih butuh berapa lagi? Yang terus terang akan sulit kalau mengandalkan pajak dari APBN kita," kata Imin.
Oleh karena itu, dibutuhkan sumber pendapatan di luar pajak untuk menutup kekurangan tersebut.
"Karena itu, penghasilan negara di luar pajak harus terus ditingkatkan dan Presiden sudah memberi sinyal bahwa sumber pengelolaan pendapatan negara yang paling cepat dan bisa digunakan adalah me-manage ulang kekayaan sumber daya alam," kata Imin.
Imin menegaskan bahwa PKB mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan penataan ulang pengelolaan sumber daya alam.
Ia mengatakan PKB menjadi salah satu pihak yang mengusung dan mendorong Prabowo menuntaskan pembentukan tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan.
"Jangan sampai ada provinsi kaya batu bara tapi tidak punya listrik. Kaya emas tapi masih miskin," ujar Imin.
Imin berharap peningkatan pendapatan negara bukan pajak dari hasil pengelolaan sumber daya alam dapat membantu pembiayaan APBN. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu menambah objek baru sebagai sumber penerimaan pajak.
"Dan yang paling pokok tujuan secepatnya adalah mengurangi tarikan pajak sebanyak-banyaknya dan orang miskin tidak boleh kena pajak," kata Imin.