Cak Imin Ancam Ganti Kader PKB di Komisi XI jika Tak Segera Kurangi Penarikan Pajak

Jum'at, 20 November 2026 | 17:14 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. (Suara.com/Novian)
BACA 10 DETIK
  • Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegur legislator partainya di Komisi XI DPR RI pada Jumat, 20 November 2026 di Jakarta Pusat.
  • Muhaimin mengancam mengganti kader PKB yang tidak kreatif mencari alternatif penerimaan negara untuk mengurangi ketergantungan APBN pada pajak.
  • Optimalisasi pengelolaan kekayaan sumber daya alam diarahkan untuk membiayai program BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.

Suara.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar memarahi legislator Fraksi PKB yang duduk di Komisi XI DPR RI. Ia meminta kadernya lebih kreatif mencari sumber pendapatan negara agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak terus bergantung pada pajak.

Muhaimin atau Cak Imin mengaku secara khusus menegur pimpinan dan anggota Komisi XI dari Fraksi PKB karena dinilai belum optimal mencari alternatif sumber penerimaan negara.

"Saya tadi marah-marah kepada pimpinan Komisi XI, yang PKB, yang lain nggak berani saya. Saya marah-marah, 'Kalian ini nggak kreatif menyusun APBN, sumber-sumber APBN,'" kata Imin dalam acara bertajuk Sosialisme Islam dalam Praktik yang digelar Garda Bangsa di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).

Ia bahkan mengancam akan mengganti kader PKB yang duduk di Komisi XI jika tidak segera mendorong pengurangan penarikan pajak dari masyarakat.

"Pokoknya saya nggak mau tahu, kalau kalian jadi pimpinan Komisi XI, anggota Komisi XI, tidak segera menghentikan dan mengurangi penarikan pajak, langsung diganti dan dipindah komisinya," tegasnya.

Sebelumnya, Imin mendorong peningkatan pendapatan negara bukan pajak melalui optimalisasi pengelolaan kekayaan sumber daya alam (SDA). Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu berharap seluruh masyarakat miskin dari kelompok desil 1 hingga desil 5 dapat menjadi penerima manfaat BPJS Kesehatan tanpa dipungut biaya.

Ia memperkirakan kebutuhan anggaran untuk mewujudkan program tersebut mencapai sekitar Rp110 triliun.

"Kalau kebutuhannya Rp110 T, uangnya dari mana? Karena tahun ini saja pemerintah mengeluarkan dari APBN sampai akhir Desember nanti Rp68 T. Berarti masih butuh berapa lagi? Yang terus terang akan sulit kalau mengandalkan pajak dari APBN kita," kata Imin.

Karena itu, ia menilai pemerintah perlu mencari sumber pendapatan lain di luar pajak untuk menutup kebutuhan pembiayaan tersebut.

"Karena itu, penghasilan negara di luar pajak harus terus ditingkatkan dan Presiden sudah memberi sinyal bahwa sumber pengelolaan pendapatan negara yang paling cepat dan bisa digunakan adalah me-manage ulang kekayaan sumber daya alam," ujarnya.

Imin menegaskan PKB mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembenahan tata kelola sumber daya alam agar hasilnya dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Ia menyebut pengelolaan SDA harus dilakukan secara berkeadilan sehingga daerah yang memiliki kekayaan alam melimpah juga dapat menikmati hasilnya.

"Jangan sampai ada provinsi kaya batu bara tapi tidak punya listrik. Kaya emas tapi masih miskin," ujar Imin.

Menurutnya, peningkatan pendapatan negara dari pengelolaan SDA diharapkan dapat memperkuat pembiayaan APBN tanpa harus terus menambah objek pajak baru.

"Dan yang paling pokok tujuan secepatnya adalah mengurangi tarikan pajak sebanyak-banyaknya dan orang miskin tidak boleh kena pajak," kata Imin.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com