- Eks Kasat Reskrim AKBP Roby Heri Saputra diduga belum melaksanakan putusan KKEP Polri terkait permintaan maaf tertulis hingga Jumat, 20 November 2026.
- Kuasa hukum korban telah mengirimkan surat resmi kepada Kapolri dan Kapolda Metro Jaya untuk mempertanyakan kejelasan pelaksanaan sanksi etik tersebut.
- Pihak korban juga menuntut kejelasan mengenai perbedaan informasi status jabatan terbaru Roby Heri Saputra di Polda Metro Jaya.
Suara.com - Eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta AKBP Roby Heri Saputra diduga belum melaksanakan seluruh putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. Salah satu kewajiban yang dipersoalkan adalah menyampaikan permohonan maaf secara lisan dan tertulis setelah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tercela.
Kuasa hukum korban, Albert Sinay, mengatakan hingga Jumat (20/11/2026), pihaknya belum menerima permintaan maaf tertulis dari Roby, meski putusan kode etik telah dijatuhkan pada akhir September 2026.
Menurut Albert, permohonan maaf secara lisan saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Roby telah menjalankan putusan KKEP.
"Kalau permintaan maaf hanya disampaikan secara lisan, berarti tidak ada bukti konkret yang menyatakan Pelanggar telah melaksanakan putusan kode etiknya," kata Albert kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Atas kondisi tersebut, tim kuasa hukum telah mengirimkan surat resmi kepada Kapolri dan Kapolda Metro Jaya. Mereka meminta kejelasan mengenai pelaksanaan kewajiban permintaan maaf secara tertulis oleh Roby.
Selain itu, Albert juga mempertanyakan status jabatan Roby setelah putusan kode etik dijatuhkan.
Berdasarkan keterangan pers Kabid Humas Polda Metro Jaya pada 13 Oktober 2026, Roby disebut telah dibebastugaskan dari jabatan sebelumnya dan berstatus sebagai Perwira Menengah (Pamen) Yanma tanpa jabatan.
Namun, Albert mengaku mendapat informasi berbeda mengenai posisi Roby saat ini.
"Akan tetapi dari informasi yang kami dapat, maka diketahui jabatan pelanggar saat ini adalah Kasubbidsunluhkum Bidkum Polda Metro Jaya," jelas Albert.
Albert menyayangkan perbedaan informasi tersebut dan meminta kejelasan mengenai status jabatan Roby.
Sebelumnya, AKBP Roby Heri Saputra dijatuhi sanksi oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) setelah terbukti melakukan pelanggaran etik berupa perbuatan tercela yang dinilai menurunkan harkat dan martabat Polri.
Dalam putusannya, KKEP menjatuhkan sanksi berupa pernyataan perbuatan tercela, kewajiban menyampaikan permohonan maaf secara lisan dan tertulis, serta penempatan dalam tempat khusus.
"Yang bersangkutan mulai tadi malam dibebastugaskan dari jabatan sebelumnya. Saat ini masih berstatus sebagai Perwira Menengah (Pamen) tanpa jabatan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto, Selasa (13/10/2026).
Berdasarkan informasi yang beredar, Roby diduga tersandung kasus perselingkuhan dan disebut meminta perempuan yang diduga menjadi selingkuhannya untuk melakukan aborsi.