RUU Perampasan Aset Mendadak Disahkan, Ada Apa di Balik Target Desember yang Melesat?

Jum'at, 20 November 2026 | 18:41 WIB
Ilustrasi pengesahan RUU Perampasan Aset oleh DPR RI. (Grafis Suara.com/Syahda)
BACA 10 DETIK
  • DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset pada Kamis, 19 November 2026, lebih cepat dari target awal akibat desakan publik.
  • ICW dan koalisi sipil menolak pengesahan tersebut karena penghilangan klausul penting dan minimnya transparansi pembentukan undang-undang.
  • Pakar hukum menilai efektivitas undang-undang ini bergantung pada kejelasan mekanisme pengembalian aset dan pengawasan ketat terhadap penyidik.

Suara.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana yang selama belasan tahun mandek tiba-tiba melaju kencang. DPR RI mengesahkannya menjadi undang-undang pada Kamis, 19 November 2026, hampir sebulan lebih cepat dari target awal 15 Desember 2026.

Percepatan itu menyisakan pertanyaan: apakah pengesahan tersebut murni hasil percepatan kerja legislasi, atau ada tekanan politik dan publik yang ikut mendorongnya?

Mengapa Tiba-Tiba Dipercepat?

Percepatan RUU Perampasan Aset tidak muncul begitu saja. Sejak Agustus 2026, desakan publik sudah menguat, salah satunya melalui Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang mendatangi DPR dan meminta pengesahan RUU segera dipercepat.

Tekanan itu bahkan menghasilkan komitmen politik yang cukup keras. Pimpinan DPR menyatakan RUU Perampasan Aset harus disahkan paling lambat 15 Desember 2026, bahkan menyatakan kesiapan meletakkan jabatan jika tenggat tersebut tidak terpenuhi.

Dengan begitu, target 15 Desember sejak awal bukan sekadar jadwal teknis legislasi. Hal itu sudah menjadi janji politik DPR kepada publik, terutama setelah kelompok masyarakat dari Pati secara terbuka menagih kepastian pengesahan.

Tekanan tersebut kemudian bertemu dengan momentum akhir masa sidang. Jika melihat jejak pembahasannya, akselerasi RUU Perampasan Aset baru terlihat sangat jelas pada November 2026.

Komisi III dan pemerintah mulai mengintensifkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), hingga Panitia Kerja (Panja), Tim Perumus, dan Tim Sinkronisasi menyelesaikan materi sebelum dibawa ke pengambilan keputusan tingkat I.

Pada 17 November, anggota Komisi III Hinca Pandjaitan bahkan menyebut proses tersebut masih memungkinkan dibawa ke paripurna pada 19 November.

Percepatan tersebut kemudian benar-benar terjadi. Sehari setelah Komisi III dan pemerintah menyepakati pembahasan tingkat I, DPR langsung mengesahkan RUU itu dalam Rapat Paripurna pada 19 November kemarin.

Dari sisi DPR, langkah cepat itu disebut sebagai hasil pembahasan yang sudah berjalan intensif, bukan keputusan mendadak.

Ketua DPR RI, Puan Maharani membantah pengesahan dilakukan karena desakan atau terburu-buru. Menurutnya, RUU tersebut memang sudah lama dinantikan dan dinilai mendesak untuk segera diselesaikan.

"Undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai," kata Puan.

Timeline pengesahan RUU Perampasan Aset oleh DPR RI. (Grafis Suara.com/Syahda)

Namun, pertanyaan berikutnya bukan lagi mengapa DPR mampu bergerak cepat.

Hal yang lebih penting adalah apa yang ikut berubah selama proses yang dikebut itu, sebab RUU yang dibahas cepat tetap harus diuji dari substansi dan mekanisme pengawasannya.

Mengapa ICW dan Koalisi Sipil Meradang?

Percepatan pengesahan justru berbanding terbalik dengan kritik terhadap isi UU Perampasan Aset. Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan menyebut aturan tersebut sebagai "RUU Palsu" karena sejumlah instrumen penting yang dinilai bisa memperkuat perampasan aset justru dihilangkan atau dipersempit.

Sorotan utama ICW adalah hilangnya klausul illicit enrichment atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara wajar. Tanpa ketentuan ini, aset mencurigakan akan lebih sulit dijerat jika penegak hukum tidak lebih dulu membuktikan tindak pidana asal seperti korupsi atau suap.

Masalah lain berkaitan dengan aset hasil tindak pidana masa lalu. Penerapan asas non-retroaktif dinilai berisiko membuat negara tidak optimal menjangkau kekayaan yang berasal dari kejahatan sebelum UU Perampasan Aset berlaku.

"Pasal mengenai kekayaan tidak wajar dihapus dan daya jangkau ke masa lalu ditutup lewat ketentuan non-retroaktif. Alih-alih memperkuat rezim LHKPN dengan membuat harta tidak terlapor dapat dirampas, persis yang diusulkan KPK, draf ini justru membuang instrumen itu sama sekal," kata Kepala Divisi/Program Manajer Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim dalam keterangannya.

ICW turut menyoroti kenaikan ambang Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB).

Batas nilai aset yang dapat dirampas tanpa putusan pidana disebut naik dari Rp100 juta dalam rancangan awal menjadi Rp1 miliar. Sehingga ruang perampasan aset melalui mekanisme tersebut menjadi lebih sempit.

Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) menerima laporan terhadap pembahasan atas RUU Perampasan Aset dari Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kiri) saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). [ANTARA FOTO/Fauzan/nym]

Kenaikan batas itu dinilai makin problematis karena NCB justru menjadi salah satu instrumen yang diharapkan dapat memulihkan aset ketika pelaku meninggal, melarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan dalam proses pidana.

Dalam pandangan ICW, perubahan tersebut membuat kerangka perampasan aset tetap memiliki 'cangkang' tetapi daya gigitnya melemah.

Tak hanya substansi, proses pembentukannya UU ini turut dipersoalkan. ICW menyebut draf RUU, Naskah Akademik, dan DIM tidak dibuka secara luas melalui kanal resmi DPR, sementara draf hasil Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi 16 November 2026 hanya beredar terbatas.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman menyebut absennya mekanisme unexplained wealth membuat UU tersebut kehilangan salah satu alat penting untuk memburu aset yang tidak sebanding dengan penghasilan sah.

"RUU ini isinya pepesan kosong. Ini disahkan dalam waktu yang relatif cepat untuk kejar tayang, memenuhi janji Dasco bahwa 15 Desember sudah akan disahkan," kata Zaenur.

Pukat UGM menilai proses pembahasan yang sangat cepat tidak sejalan dengan prinsip transparansi dan partisipasi publik. Masalahnya, masyarakat diminta memberi masukan ketika draf yang sedang dibahas tidak sepenuhnya dapat diakses.

Kondisi tersebut membuat publik sulit menguji perubahan substansi dari rancangan sebelumnya.

Dari sinilah penolakan kemudian bergeser dari sekadar kritik substansi menjadi persoalan prosedur pembentukan UU. Koalisi masyarakat sipil bahkan menempuh langkah hukum dan mengancam membawa UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK), baik melalui pengujian formil maupun materiil.

Kekecewaan ICW kemudian berlanjut ke jalur etik parlemen. Pada Kamis (19/11/2026), ICW mengadukan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik dalam proses pembahasan UU tersebut.

"Koalisi menyampaikan pengaduan kepada MKD atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi Ill terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya RUU Perampasan Aset," ujar Ibrahim.

Pengaduan tersebut merupakan tindak lanjut somasi yang sebelumnya dilayangkan kepada DPR pada 16 November 2026 lalu.

ICW menilai banyaknya kelompok masyarakat yang diundang dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) tidak otomatis memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna jika draf aturan tidak dibuka untuk dipelajari dan dikritisi.

Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengklaim pembahasan RUU telah melibatkan berbagai pihak melalui 87 kali rapat audiensi. Hal itu diklaim sebagai bentuk partisipasi publik bermakna atau meaningful participation.

Sementara itu, Puan menyatakan proses pembahasan dapat diakses publik dan memastikan tidak ada kekeliruan dalam tahapan formil pengesahan.

"Dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat," ucap Puan.

Dampak Riil bagi Masyarakat

Di luar perdebatan politik dan substansi pasal, efektivitas UU Perampasan Aset pada akhirnya akan diuji dari dampaknya terhadap masyarakat.

Dua persoalan penting menanti: apakah korban kejahatan finansial bisa mendapatkan kembali uangnya dan apakah negara mampu mengejar kekayaan pejabat yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya.

Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, mengingatkan mekanisme pengembalian aset kepada korban masih menyisakan persoalan.

Pengembalian aset memang dimungkinkan sebelum perkara berkekuatan hukum tetap, terutama dalam kasus penipuan dan penggelapan, tetapi skema pelaksanaannya perlu diperjelas.

Suasana Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). [ANTARA FOTO/Fauzan/nym]

Kasus investasi bodong menjadi salah satu gambaran persoalan tersebut. Trubus mencontohkan kasus Indra Kenz dalam perkara Binomo, ketika aset yang disita negara tidak otomatis membuat para korban mendapatkan kembali uang mereka.

Menurut Trubus, UU Perampasan Aset harus menjamin kejelasan mengenai siapa yang berhak menerima hasil rampasan dan bagaimana mekanisme pengembaliannya. Jangan sampai negara berhasil menyita kekayaan pelaku, tetapi korban justru tetap menanggung kerugian.

"Kalau memang mau dikembalikan skemanya seperti apa," kata Trubus kepada Suara.com, Jumat (20/11/2026).

Persoalan berikutnya menyangkut aset yang sudah disita tetapi sulit dicairkan atau dijual. Trubus menyinggung pengalaman pengelolaan aset Tommy Soeharto yang hingga kini belum terselesaikan, sementara aset lain dapat diproses lebih lancar.

Di sisi lain, efektivitas UU ini turut ditentukan oleh keberanian negara mengejar kekayaan pejabat publik.

Trubus mempertanyakan apakah aturan tersebut benar-benar mampu menjangkau elite penyelenggara negara, terutama ketika terdapat ketimpangan antara profil kekayaan, penghasilan resmi, dan gaya hidup mereka.

Menurutnya, tujuan pemberantasan korupsi seharusnya tidak berhenti pada pemidanaan pelaku. Negara juga harus memastikan kekayaan hasil kejahatan tidak tetap dinikmati, termasuk ketika tindak pidana tersebut dilakukan pejabat pada masa lalu.

"Apakah ini hanya kaitan dengan apa yang terjadi pada pihak swasta saja yang mau disita atau ini kalau pelakunya adalah taruhlah elit pejabat tinggi yang pejabat negara terus gimana kan gitu," ujarnya.

Kekhawatiran lain muncul dari besarnya kewenangan penyidik dalam menelusuri hingga memblokir aset. Trubus mengingatkan kewenangan yang terlalu luas tanpa pengawasan memadai justru berpotensi membuka ruang penyalahgunaan.

Terpisah, Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Direktur Pusat Studi Pancasila, Konstitusi dan Otonomi Daerah (Paskoda FH UMY), King Faisal Sulaiman, menilai pengesahan UU Perampasan Aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi.

Namun, besarnya kewenangan negara harus diimbangi perlindungan hak masyarakat dan mekanisme pengawasan yang ketat.

Ia menekankan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture tidak boleh menjadi instrumen untuk bertindak sewenang-wenang.

Kontrol pengadilan, transparansi pembuktian, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, serta hak pemilik aset untuk membela diri harus tetap dijamin.

"Jangan sampai kewenangan negara yang besar justru membuka ruang kesewenang-wenangan," kata Faisal.

Faisal turut mengingatkan pengelolaan aset hasil rampasan tidak boleh menjadi sumber persoalan korupsi baru. Transparansi, pengawasan independen, dan mekanisme pengembalian aset kepada negara maupun korban harus menjadi bagian penting dari pelaksanaannya.

Pada akhirnya, pengesahan UU Perampasan Aset bukan jaminan bahwa pemberantasan korupsi akan otomatis menjadi lebih efektif. Tanpa aturan turunan yang jelas, aparat independen, dan mekanisme pengawasan yang kuat, kewenangan besar untuk merampas aset justru berisiko melahirkan persoalan baru.

Pekerjaan DPR tidak selesai ketika palu pengesahan diketuk. Setelah 18 tahun dinantikan dan akhirnya disahkan lebih cepat dari target, UU ini justru menghadapi ujian sesungguhnya.

Berani tidak negara kemudian memburu kekayaan koruptor kakap, memastikan korban memperoleh haknya, sekaligus mencegah kewenangan perampasan aset berubah menjadi alat kekuasaan baru?

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com