-
Tim verifikasi cawapres pengganti Gibran membagi tugas ke dalam tiga pokja.
-
Pemeriksaan lapangan memakai ceklis dengan target selesai dalam tujuh hari.
-
Verifikasi mengacu pada aturan hukum termasuk syarat usia dan ijazah.
Suara.com - Tim verifikasi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka membagi tugas pemeriksaan ke dalam 3 kelompok kerja dengan tenggat waktu 7 hari. Pembagian ini memisahkan alur penelusuran dokumen dan kunjungan lapangan agar setiap syarat kandidat teruji secara terukur.
Rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 20 November 2026, merumuskan pembagian tugas sekaligus susunan personel tiap kelompok. Pola kerja terpisah ini memberi pembeda karena tim langsung menyusun rincian item pengecekan sejak tahap awal rapat.
Penerapan daftar periksa lapangan menjadi kunci agar penelusuran rekam jejak kandidat tidak berjalan acak. Setiap anggota tim mengacu pada instrumen ceklis untuk memastikan kelengkapan data saat mendatangi instansi terkait.
Hinca Panjaitan selaku anggota Tim Verifikasi Fraksi Partai Demokrat mengungkapkan rincian pembagian kelompok kerja tersebut. Tim memetakan tugas spesifik serta penempatan orang pada masing-masing unit.
“Bahas tentang program kerjanya tim verifikasi, dibagi tiga pokja. Pokja satu, pokja dua, pokja tiga, masing-masing itemnya detail lah gitu ya, dan kemudian orang-orangnya,” kata Hinca, dikutip dari RRI, Sabtu (21/11/2026).
Hinca tergabung dalam pokja kedua yang bertugas melakukan pengecekan langsung ke berbagai lembaga. Ia menyoroti pengadilan serta Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai sasaran kunjungan verifikasi.
“Misalnya kalau saya itu tentang yang ke pengadilan, gitu ya. Yang ke KPK begitu,” ujar Hinca.
Pelaksanaan verifikasi lapangan memakai panduan ceklis yang telah disiapkan sebelumnya oleh tim. Tim menargetkan seluruh rangkaian pemeriksaan rampung dalam jangka waktu tujuh hari.
“Nanti kita akan ke lapangan, ada ceklisnya, ini lengkap, ini ke lapangan gitu,” kata Hinca.
Di sisi lain, anggota Tim Verifikasi Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan landasan hukum menjadi acuan utama pemeriksaan. Unsur batas usia kandidat dan keabsahan ijazah masuk dalam daftar verifikasi.
Hidayat merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai standar penilaian kelayakan. Aturan tersebut mencakup konstitusi hingga regulasi teknis kepemiluan dan kelembagaan.
“Ya, prinsipnya sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang tentang MD3, Undang-Undang tentang Keputusan KPU. Termasuk masalah persyaratan umur, itu menjadi bagian dari yang harus diverifikasi, termasuk ijazah tentu saja harus diverifikasi,” ujar Hidayat.