MPR Dikejar Tenggat, Verifikasi Calon Wapres Pengganti Gibran Dimulai

Jum'at, 20 November 2026 | 14:36 WIB
Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan. (Suara.com/Bagaskara)
BACA 10 DETIK
  • Tim verifikasi MPR mulai menyusun mekanisme pemeriksaan berkas calon Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka, termasuk verifikasi administratif dan faktual.
  • Dengan tenggat kerja hanya tujuh hari, tim berencana membagi tugas ke dalam beberapa kelompok serta mempertimbangkan waktu perbaikan dokumen selama empat hari jika persyaratan belum lengkap.
  • Seluruh proses administrasi harus dituntaskan sebelum pemilihan dan pelantikan, dengan tetap mengacu pada batas waktu maksimal 60 hari sesuai amanat konstitusi.

Suara.com - Tim verifikasi untuk proses pemilihan Wakil Presiden (Wapres) baru pengganti Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan menggelar rapat perdana pada Jumat (20/11/2026) siang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat tersebut digelar setelah dua kali rapat gabungan MPR RI sebelumnya memutuskan pembentukan tim verifikasi dan tim ad hoc untuk mengawal proses pemilihan wapres pengganti.

Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengatakan rapat perdana tim verifikasi akan membahas teknis dan mekanisme pemeriksaan berkas kandidat.

"Ya, jadi untuk pertama kali hari ini nanti jam 02.00 siang, setelah dua kali rapat gabungan yang kemudian membentuk dua tim, satu verifikasi satu ad hoc," ujar Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11).

Menurut Hinca, pertemuan tersebut akan merinci tahapan pemeriksaan dokumen, baik secara administratif maupun melalui verifikasi faktual di lapangan.

"Nah, untuk yang verifikasi, hari ini kami akan rapat. Yang akan dibahas adalah bagaimana tata cara verifikasi itu sendiri, dokumennya apa dan seterusnya. Karena itu, rapat hari ini akan membuat penguraian yang lebih konkret lah. Mana yang memang harus kita verifikasi administratif, mana yang harus diverifikasi faktual," jelasnya.

Mengingat waktu kerja yang terbatas, yakni hanya tujuh hari, tim verifikasi berencana membagi tugas ke dalam beberapa kelompok kecil agar seluruh tahapan pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu.

"Nah, dan waktunya juga kan singkat sekali, tujuh hari itu, sehingga saya membayangkan tim ini akan terbagi beberapa sub-sub begitu, bagian A, bagian B, bagian C misalnya, sampai ini selesai. Karena tim ini harus menuntaskan ini sebelum nanti pelaksanaannya," kata Hinca.

Tim juga mempertimbangkan pemberian waktu perbaikan selama empat hari apabila ditemukan dokumen persyaratan kandidat yang belum lengkap.

"Pertanyaan berikut lagi, kalau seandainya ada dokumen yang dianggap tidak lengkap, maka kan harus diberi kesempatan juga. Nah, mungkin kita beri kesempatan empat hari sehingga bisa selesai," tambahnya.

Hinca menegaskan seluruh persyaratan administratif harus dipenuhi sebelum proses pemilihan, penetapan, hingga pelantikan wapres baru dilaksanakan.

Ia mengingatkan, proses tersebut harus tetap berjalan sesuai batas waktu maksimal 60 hari sebagaimana diamanatkan konstitusi.

"Tetapi yang pasti, sebelum pelaksanaan, pemilihan, penetapan, dan pelantikan itu, tentu semua persyaratan administratif ini harus sudah dipenuhi menurut aturan undang-undang. Kita punya waktu, oleh undang-undang dasar menyebut enam puluh hari. Mudah-mudahan kita bisa tuntaskan. Gitu," pungkasnya.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com