4 Jenderal Tersangka! Kasus Penyadapan Diharapkan Buka Jalan Reformasi Besar-besaran Polri

Sabtu, 21 November 2026 | 13:45 WIB
Pendiri FPCI Dino Patti Djalal. (Suara.com/Novian)
BACA 10 DETIK
  • Pendiri FPCI Dino Patti Djalal menanggapi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap presiden.
  • Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal polisi sebagai tersangka.
  • Penyidikan mengungkap aksi penyadapan tanpa prosedur resmi tersebut berlangsung sepanjang tahun 2025 hingga 2026.

Suara.com - Pendiri Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menyinggung kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah jenderal Polri saat membuka Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) ke-10 di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Sabtu (21/11/2026).

Dino menilai kasus penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara itu menjadi salah satu gambaran pertarungan antara kekuatan yang menginginkan perubahan dengan pihak yang masih mempertahankan pola lama di Indonesia.

Dia menyebut pertarungan tersebut berlangsung di berbagai lini, mulai dari penegakan hukum, politik, hingga tata kelola pemerintahan.

Menurut Dino, pertarungan tersebut bukan terjadi antara pemerintah dan rakyat. Dia justru melihat kontestasi itu berlangsung di dalam tubuh pemerintah, parlemen, partai politik, birokrasi, hingga masyarakat sendiri.

Dino kemudian mencontohkan kondisi di tubuh Polri yang tengah diguncang kasus dugaan penyadapan ilegal. Dia berharap pengusutan perkara tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi pembenahan institusi kepolisian.

“Kita semua berharap ini akan membuka jalan bagi reformasi besar-besaran di tubuh Polri,” katanya.

Kolase foto tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo. [Suara.com]

Empat Jenderal Polisi Tersangka

Kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut sebelumnya ditangani Bareskrim Polri. Penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan intersepsi ilegal, peretasan sistem, dan penghapusan data elektronik.

Keempat tersangka tersebut, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irejen Slamet Uliandi. Mereka diduga terlibat dalam operasi penyadapan tanpa hak terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo dan pejabat tinggi negara lainnya.

Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan penyadapan itu berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan terhadap nomor-nomor target tanpa mengikuti mekanisme yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang tata cara penyadapan.

Penyidik Bareskrim masih mendalami rangkaian perbuatan para tersangka, termasuk dugaan makar.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com