- Konferensi iklim PBB COP31 di Antalya, Turki, resmi mengalami kebuntuan total pada Minggu, 22 November 2026.
- Uni Europe dan sejumlah negara menolak rancangan kesepakatan akhir karena tidak memuat aturan peralihan bahan bakar fosil.
- Kegagalan mencapai konsensus tersebut dipicu oleh perbedaan pendapat tajam mengenai isu energi dan minimnya pendanaan iklim.
Kendati menjadi pukulan telak bagi upaya peningkatan aksi iklim internasional, kegagalan menyepakati deklarasi politik di Antalya tidak menghapus berbagai kewajiban yang telah disepakati pada konferensi PBB sebelumnya, maupun mencabut kerangka kerja teknis dan hukum yang mengatur aksi multilateral dalam menangani perubahan iklim.
Rancangan kesepakatan yang ditolak tersebut sebenarnya telah mengakui proyeksi terlampauinya batas suhu bumi dan menyerukan percepatan pengembangan teknologi penyerapan karbon (carbon-removal) untuk membalikkan kondisi tersebut di masa depan. Poin ini merupakan tuntutan utama dari kelompok negara penghasil minyak.
Meskipun kalangan ilmuwan menyatakan bahwa pembersihan karbon dari atmosfer—jika dibarengi dengan pemangkasan emisi secara drastis—sangat vital untuk menghindari dampak terburuk perubahan iklim, para pengkritik draf tersebut mengkhawatirkan bahasa mengenai penyerapan karbon justru akan dimanfaatkan sebagai izin untuk terus memompa dan memproduksi minyak bumi.
Di sisi lain, perwakilan delegasi Arab Saudi yang mendukung pencantuman teknologi penyerapan karbon mengaku terkejut di hadapan sidang pleno penutupan atas penolakan terhadap teknologi tersebut, yang menurutnya menawarkan solusi konkret.
Selain isu energi fosil, kelompok negara berkembang juga melayangkan kritik keras karena draf kesepakatan tidak menyediakan pendanaan iklim baru yang memadai untuk membantu mereka beradaptasi menghadapi kenaikan suhu bumi. Meskipun draf tersebut menyerukan pelipatgandaan pendanaan adaptasi hingga tiga kali lipat, tidak tercantum kejelasan mengenai angka dasar (baseline) perhitungannya.
Draf yang gagal disahkan itu juga sempat memuat target usulan Turki untuk memperluas porsi listrik terhadap total konsumsi energi final dunia menjadi 35 persen pada tahun 2035, naik dari posisi saat ini yang berkisar 23 persen.
Pihak pendukung menilai target tersebut mampu memangkas emisi gas rumah kaca dengan mempercepat peralihan dari kendaraan, tungku pembakaran, serta peralatan berbahan bakar fosil. Namun, kubu pengkritik menilai kebijakan itu berpotensi membebankan biaya lebih besar kepada negara-negara miskin tanpa memberikan peta jalan yang jelas untuk meninggalkan bahan bakar fosil.
Hingga saat ini, proses COP tetap menjadi wahana utama bagi negara-negara di dunia untuk mengoordinasikan langkah pengendalian pemanasan global.