Hutang Emisi Carbon Kendaraan, Indonesia Butuh Grand Design Net Zero Emission Vehicle pada RPJMN 2025-2029

Sementara M Ilhamsyah dari Kelompok Kerja Tata Kelola dan Pengelolaan Komoditas Hilir Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM menyampaikan, “Dalam rangka menjalankan kebijakan untuk memenuhi target penurunan emisi pada NDC 2030 maupun pada masa transisi energi menuju NZE 2060, pemerintah akan meningkatkan kualitas BBM baik bensin maupun solar dengan menekan factor emisi Carbon pada BBM kita, termasuk Low Sulfur Fuel sehingga diharapkan akan menekan emisi Carbon Kendaraan pada masa transisi energi tsb”.

Untuk follow up, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan memimpin koordinasi ini.

Hal ini sesuai dengan kebutuhan industry otomotif dalam peningkatan kinerja kendaraan dalam menekan emisi kendaraan bermotor, terutama agar dapat diintegrasikan pada pelaksanaan pembangungan 5 tahun ke depan.

Riska Bayu Putra, Penelaah Teknis Kebijakan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan Raya Kementerian Perhubungan, menegaskan, “Kementerian Perhubungan telah menyusun peta jalan kebijakan transportasi rendah Carbon dengan mengutamakan penurunan emisi yang mencakup pengembangan mass public transport berbasis KBLBB, peningkatan fasilitas uji tipe yang mendukung terlaksananya kebijakan net-ZEV. Tentu saja, peta jalan ini akan diintegrasikan dengan agendan pembangunan nasional dalam 5 tahun ke depan”.

Eddy Surowasono juga menambahkan, “Perlu penerapan beberapa opsi teknologi untuk mendukung pencapaian net-ZEV, dan untuk itu diperlukan ketersediaan BBM dengan kualitas yang memadai sesuai tuntutan vehicle engine technology, agar upaya ini dapat sejalan dengan pencapaian target NDC 2030 maupun penerapan kebijakan selama masa transisi energi dalam rangka menuju NZE 2060”.

Disampaikan juga, kini banyak produsen kendaraan konvensional (BBM) atau ICE’s technology yang juga telah memproduksi KBLBB maupun HEV (Hybrid Electric Vehicle).

Almas menambahkan, capaian GESITS dengan produk kendaraan roda dua listrik ini cukup menggembirakan, baik dalam meciptakan teknologi sepeda motor yang beremisi nol bersih (net-ZEV) maupun capaian peningkatan penjualan termasuk untuk memenuhi pasar export ke Nepal, Senegal dll untuk kontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Paris Agreement 2015 yang diratifikasi melalui UU No 16/2016 kemudian disambut dengan Perpres No 22/2017 tentang RUEN, Perpres No 55/2019 tentang Percepatan KBLBB adalah bukan langkah naif untuk sekadar menyelamatkan iklim semata.

Namun terkandung peluang ekonomi dengan kemampuannya men-trigger persemaian industry dengan teknologi kendaraan net-zero emissions.

Baca Juga: Toyota Terus Dukung Upaya Pengurangan Emisi Lewat Produk dan Proses Produksi Ramah Lingkungan

Kebutuhan akan kendaraan net-ZEV (kendaraan beremisi nol bersih) harus kita tangkap sebagai peluang untuk memproduksi dan memasarkan kendaraan dengan teknologi tersebut.

Apalagi ketika produksi barang dengan teknologi ini menempatkan kita pada competitive advantage terkait sumber daya alam kita (Nikel, Cobalt, Aluminium, rare earth; bahan baku battery untuk kendaraan listrik), tenaga ahli yang kita miliki, prototype KBLBB yang diciptakan putra-putri bangsa.

Untuk itu, grand design net-ZEV harus termaktub pada RPJMN 2025-2029, sebuah acuan pelaksanaan visi-misi Presiden/Wakil Presiden Prabowo-Gibran sesuai Asta Cita (terutama cita ke 2, 5 dan 8).

Melalui Workshop Nasional di atas, stakeholder mengajukan kepada pemerintah draft naskah akademis Grand Design net-ZEV pada RPJMN 2025-2029 sebagai dimaksudkan di atas dengan amanat sbb:

• Penyusunan regulasi teknis dan panduan ekonomi hijau untuk sector otomotif terutama hilirisasi net-ZEV dan pengembangan industri otomotif nasional.
• Pelaksanaan skema PNM (Penyertaan Modal Negara) untuk pembiayaan investasi manufacturer of net-ZEV sebagai basis pembangunan competitive advantage of nat’l auto-industry.
• Penyusunan roadmap net-ZEV pada periode 2025 – 2029 berikut standard Carbon/fuel economy standard sebagai acuan untuk pelaksanaan program net-ZEV.
• Pelaksanaan fiscal incentive dan fiscal disincentive berbasis standard Carbon kendaraan untuk percepatan penyebaran kendaraan net-ZEV berupa KBLBB.
• Pelaksanaan SPP (Sustainable Public Procurement) untuk percepatan penetrasi pasar net-ZEV sesuai Inpres No 7/2022 sebagai kendaraan dinas pemerintah, dll.