Rocky Gerung Kecam Pelaku LGBT Dihukum oleh Negara: Biarkan Orang Berdosa Dibalas di Akhirat

SUARA PEKANBARU - Pembahasan menarik dilakukan pengamat politik Rocky Gerung perihal maraknya kasus Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

Banyak yang membenci terhadap pelaku LGBT. Sehingga mereka harus terkena hukuman dari negara hanya karena sudah melakukan dosa.

Rocky Gerung menentang saat hadir di Diesnatalis dan Simposium Sarekat Demokrasi Indonesia, di Kantor PEMDA Karawang, Sabtu (10/6/2023).

"LGBT itu dosa, Anda bayangkan keputusan hakim mengatakan Anda dihukum karena berdosa, masuk akal gak?," tanya Rocky Gerung ke audiens.

Kesalahpahaman terhadap pelaku LGBT harus diperbaiki. Rocky Gerung menganggap, kalau negara tidak ada kewenangan untuk menghukum mereka.

"Hukum tidak mempermasalahkan orang-orang berdosa atau tidak berdosa. Itu urusan langit, bukan urusan kita," katanya.

Ia beri contoh semisal dirinya menyukai oleh salah satu narasumber lainnya dan ke audiens. Disebabkan karena adanya hormonseksual mereka.

"Saya satu detik homoseksual. Salsa dalam setengah detik tertarik ke semua perempuan di sini pada dasarnya itu ketertarikan seksual juga. Gimana negara mengatasi?," paparnya.

Pengamat politik berusia 64 tahun itu sangat menyayangkan yang selalu mengatasnamakan dalil Agama supaya pelaku LGBT dihukum oleh negara.

Baca Juga: Link Nonton Culpa Mia Alias My Fault 2023 Sub Indo Full Movie, Bukan di LK21 atau Rebahin Ya!

"Agama meminta hukum yang berbuat kemaksiatan, artinya negara digunakan untuk memperhukum orang, seharusnya dia dihukum di surga bukan di dunia," bebernya.

Culture terhadap LGBT sudah ada sejak lama. Sedangkan Negara Indonesia baru terbentuk pada tahun 1945. Tentu saja kebiasaan itu negara tidak bisa menghukumnya.

"Negara melarang, negara kan baru terbentuk 1945. Culture itu udah 300 tahun yang lalu dimana logikanya. Hukum ada anti seksual antara laki dengan laki, itu salah," tegasnya.

Kesimpulannya, pelaku LGBT adalah orang yang berdosa dan mereka sudah berurusan terhadap Agama bukan negara yang mengeksekusinya.(*)