Jika Nama Anda Dicatut Parpol Peserta Pemilu 2024, Ini yang Harus Dilakukan

KARAWANG – Tahapan pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta pemilu 2024 sudah dilakukan mulai tanggal 1 hingga 14 Agustus 2022. Bahkan sejumlah parpol sudah memasukan datanya ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sispol).

Dalam tahapan ini, tak jarang masyarakat yang mengadukan namanya tercantum (dicatut) dalam kepengurusan parpol tertentu, namun ia tidak merasa ikut serta dalam kepengurusan tersebut. Lalu jika sudah begitu apa yang harus dilakukan?

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karawang pun memberikan solusi bagi masyarakat yang namanya tercantum dalam kepengurusan partai, sementara ia tidak merasa ikut dalam kepengurusan tersebut.

Koordinasi Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Karawang, Engkus Kusnadi mengatakan, jika ada masyarakat yang namanya tercantum atau sekedar ingin mengetahui namanya tercantum atau tidak dalam kepengurusan parpol, maka yang bersangkutan bisa melapor langsung ke Bawaslu, atau bisa mengecek melalui situs https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik.

Setelah masuk ke laman tersebut, masyarakat akan diminta memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) pada kolom tertera. Lalu mengikuti langkah-langkah yang diperintahkan.

"Jika tidak merasa bagian dari partai politik tetapi ternyata dicatut parpol, silakan melapor ke pada kami (Bawaslu)," kata Engkus di Kantor Bawaslu Karawang, Sabtu (6/8/2022).

Dijelaskan Engkus, teknis pelaporan bisa dengan cara mendatangi Kantor Bawaslu Karawang secara langsung maupun secara daring melalui kanal resmi Bawaslu Karawang.

Setelah itu Bawaslu akan meneruskan laporan tersebut ke KPU untuk segera ditindaklanjuti ke parpol bersangkutan.

Diketahui, proses tahapan pemilu sudah dimulai sejak 1 Agustus 2022, dengan diawali pengawasan pendaftaran partai politik (parpol).

Baca Juga: Menjalin Hubungan yang Baru? 4 Langkah Ini Perlu Dilakukan agar Awet!

Saat ini Bawaslu Kabupaten Karawang sedang fokus kepada proses pengawasan di pendaftaran partai politik. Walaupun itu pendaftaran hingga verifikasi administrasi itu semuanya di KPU RI. (*)