Thoriqoh Nasrullah Fitriyah: Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak Diharapkan Terimplementasi Baik

PURWASUKA––Anggota DPRD Jawa Barat asal Partai Amanat Nasional PAN, Thoriqoh Nasrullah Fitriyah sangat berharap Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Perlindungan Anak terimplementasi dengan baik. 

Thoriqoh Nasrullah Fitriyah pun sangat berharap dengan hadirnya Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak kasus kekerasan fisik, seksual dan kasus lainnya terkait anak bisa berkurang di Jawa Barat. 

“Tentunya, saya sangat berharap Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini bisa terimplementasi dengan baik di lapangan, dan dengan sosialisasi ini masyarakat bisa mengetahui hak-hak anak dan sebagainya,” harap Thoriqoh Nasrullah Fitriyah, Bandung, Senin, 12 Desember 2022. 

Untuk diketahui, Thoriqoh Nasrullah Fitriyah belum lama ini mensosialisasikan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 

Dalam sosialisasi Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak tersebut, politisi Partai Amanat Nasional ini mengingatkan soal hak-hak anak. 

Hak anak yakni, hak asasi manusia yang wajib dijamin,dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

“Iya sosialisasi Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak kemarin itu hanya di satu titik (di Rumah Makan Pohon Mangga Jalan Bojong Kukun, Rancamanyar, Baleendah, Kabupaten Bandung). Sosialisasi kemarin diikuti kurang lebih 30 orang. Khusus kemarin, saya hanya sosialisasi Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak,” tambah dia. 

Hak anak yang tertulis dalam Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak tersebut kata politisi Partai Amanat Nasional, diatur dalam Bab III Pasal 6. 

“Disebutkan ada kurang lebih 16 point  hak yang wajib diterima oleh anak, dan perlu masyarakat tahu,” kata dia. 

Baca Juga: Tingkah Kocak Violenzia Jeanette yang Minta Bergabung ke Geng Thariq Halilintar, Fuji dan Fadly Faisal

Adapun hak-hak anak yang diatur dalam Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak diantaranya; 

a. Dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

c. Beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.

d. Mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.