Soal Bantuan Rp1 Triliun untuk NU, Pemprov Jabar Klaim yang Dikatakan Ridwan Kamil Benar

PURWASUKA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berkukuh nilai bantuan yang telah diberikan untuk Nahdlatul Ulama (NU) Jabar Rp1 triliun, bahkan lebih selama Ridwan Kamil menjabat sebagai gubernur Jabar. 

“Jadi memang benar Pak Gubernur (Ridwan Kamil) itu sudah memberikan bantuan Rp1 triliun bahkan lebih, itu (nilai Rp1 triliun lebih) diberikan selama masa kepemimpinan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil,” tegas Kabiro Kesra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Barnas Adjidin, Bandung, dilansir PURWASUKA dari JABARNEWS Selasa, 27 Desember 2022. 

Hanya saja kata Barnas Adjidin, bantun Rp1 triliun lebih dari Pemprov Jabar tersebut tidak hanya diberikan kepada NU Jawa Barat, tetapi diberikan kepada semua elemen NU. Seperti pondok pesantren NU, NU cabang kabupaten dan kota dan unsur NU lainnya di Jawa Barat. 

“Dan setelah dihitung memang benar untuk NU Jawa Barat itu lebih dari Rp1 triliun, banyak bantuannya, dan bantuannya berpariatif,” kata Barnas Adjidin.

Contohnya kata dia, untuk Jamiyah Madrasah Al-Qur’an atau JMQ. Pemerintah Provinsi Jabar pernah memberikan bantuan untuk JMQ NU sampai Rp80 miliar. 

Kemudian pembangunan pondok pesantren milik Nahdlatul Ulama, belum lagi untuk program One Pesantren One Product (OPOP), alokasi anggaran OPOP justru lebih banyak untuk Nahdlatul Ulama dibandingkan ormas keagamaan lainnya. 

Lalu untuk PW Nahdlatul Ulama Jabar langsung diberikan Rp2,5 miliar dalam setahun dari Pemerintah Provinsi Jabar. Jadi kalau dirata-ratakan, bisa diangka Rp1 triliun bahkan lebih untuk Nahdlatul Ulama Jabar. 

“Sebetulnya tidak ada lagi yang diragukan antara Nahdlatul Ulama Jabar dan Pemerintah Provinsi Jabar,” ucap dia. 

Saat ditanya soal bukti data terkait bantuan Pemerintah Provinsi Jabar  yang diklaim sudah diberikan kepada Nahdlatul Ulama Jabar tersebut, Barnas Adjidin malah berkelit. 

Baca Juga: Update Klasemen Grup B Piala AFF 2022

Barnas Adjidin menolak memberikan data tersebut dengan berbagai alasan. Seperti merasa tidak perlu membuka data bantuan untuk Nahdlatul Ulama Jabar, dan menilai transparansi data bantuan untuk Nahdlatul Ulama Jabar dan organisasi keagamaan lainnya ke publik justru bakal berakhir ricuh. 

“Tidak perlu dibuka, enggak usah diminta, enggak perlu, nanti ribut,” ucap dia sambil bergegas pergi. 

Pemprov Jabar Tak Mau Transparan

Barnas Adjidin mengklaim, terkait data soal bantuan organisasi keagamaan satu diantaranya untuk NU Jawa Barat sesuatu yang harus dijaga.  Pihaknya mengklaim kerahasian data bantuan untuk organisasi kemasyarakat tersebut untuk menjaga proporsional (keseimbangan) antar satu lembaga dengan lembaga lainnya. 

“Data itu kan (bantuan untuk NU Jawa Barat atau ormas keagamaan lainnya) sesuatu yang harus dijaga, karena kita harus jaga jangan sampai tidak proporsional untuk satu lembaga, tapi proporsioal untuk lembaga lainnya,”  kata dia. 

Memilih untuk merahasiakannya ke publik, Barnas Adjidin mengklaim bahwa data bantuan untuk Nahdlatul Ulama Jabar telah diberikan kepada pihak NU Jabar dalam pertemuan tadi siang.