Parah! Jawa Barat Jadi Provinsi Kedua Terbanyak Dalam Laporan Dugaan Korupsi Semester 1 2023

PURWASUKA - Jawa Barat jadi Provinsi kedua terbanyak dalam laporan tindak pidanan Korupsi masa enam bulan pertama tahun 2023.

Fakta mengenai Jawa Barat jadi provinsi kedua dengan laporan Korupsi terbanyak ini sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak kepada wartawan, Senin (14/8/2023).

Sementara, untuk posisi pertama ada di DKI Jakarta dengan laporan yang diterima berjumlah 359 laporan.

"Di DKI Jakarta ada laporan yang diterima berjumlah 359 laporan. Kemudian di Jawa Barat ada jumlahnya 266 laporan, kemudian di Jatim 213 laporan dan di Sumut ada 202 laporan dan Jateng ada 103 laporan," tuturnya.

Sebagaiman diketahui, KPK sendiri pada enam bulan pertama tahun 2023 mencatat ada 2.707 laporan dugaan korupsi. 

"Laporan selama semester satu ada 2.707 laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi di kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kota di BUMN maupun BUMD," ungkap Johanis Tanak.

Berdasarkan catatan KPK, dari total 2.707 laporan dugaan korupsi semester pertama 2023 ada 329 laporan yang tidak memenuhi tindak pidana korupsi. Sebanyak 2.378 laporan lalu diteruskan ke proses klarifikasi.

Menurut Tanak, dari proses itu ada sebanyak 2.229 laporan telah selesai pada tahap verifikasi. Setelah proses verifikasi diteruskan ke internal dan instansi lain.

"Rincian verifikasi tersebut, satu diteruskan ke internal artinya ada dugaan pelanggaran disiplin ASN dan juga ada dugaan pelanggaran etik yang kemudian sisanya diteruskan ke eksternal ke instansi lain," terangnya.

Baca Juga: Cekcok Yasonna Laoly vs Rocky Gerung Soal Hina Suku Nias, Jejaknya 3 Tahun Lalu

Pada kesempatan yang sama, Tanak mengungkapkan setidaknya ada 1.057 laporan yang telah ditelaah. Dari total laporan itu 962 di antaranya selesai.

"Di eksternal ada 11 laporan artinya dari 962 ini ada yang diserahkan ke eksternal dan ada 83 yang internal laporan dan klarifikasi di Direktorat Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) ada 118 laporan dan pengarsipan ada 750 laporan," tukasnya.***