Tidak Ada Desa Tertinggal di Purbalingga, Tapi 137 Desa Kategori Berkembang

PURWOKERTO.SUARA.COM, PURBALINGGA- Pembangunan di desa adalah motor penggerak. Pemerintah Kabupaten Purbalingga di bawah kepemimpinan Bupati Dyah Hayuning Pratiwi dan Wakil Bupati Sudono menjadikannya sebagai misi yang dijadikan prioritas.

“Misi kita yang ke 6 adalah meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemeberdayaan masyarakat desa,” ujar Bupati Tiwi, Sabtu (04/03/2023).

Ia mengklaim pada 2022 tak ada lagi desa yang masuk kategori desa tertinggal di Kabupaten Purbalingga.

“Angka Indeks Pembangunan  Desa kita terus naik dari tahun ke tahun,” kata Bupati Tiwi.

Pada publikasi KemendesPDDT Indeks Desa Membangun (IDM) Purbalingga sebesar 0,68 pada 2020, naik menjadi 0,69 pada 2021 dan kembali meningkat menjadi 0,71 pada 2022 yang menjadikan kategorinya meningkat dari berkembang menjadi maju.

Dari 224 desa yang ada di Purbalingga, sebanyak 137 masuk kategori berkembang, 81 kategori maju dan 6 desa masuk kategori mandiri.

Hal ini, salah satunya diklaim berkat program pembangunan desa seperti pembangunan / pemeliharaan dan penataan infrastruktur di desa seperti jalan desa, lapangan, kantor desa serta pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).

Pemkab mendorong percepatan program pembangunan desa melalui alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dengan alokasi pada tahun 2022 sebesar Rp 28, 241 milyar.

Kemudian, ada program penguatan kapasitas pemerintah desa seperti bantuan sarana dan prasarana, penerapan Siskeudes dan Siswaskeudes, pelatihan perangkat desa, penerapan desa digital dan penetapan desa tematik.

Baca Juga: Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Suriah di Piala Asia U-20 2023 Malam Ini

Ketua Rukun Tetangga (RT) juga ditingkatkan perannya dalam pembangunan seperti dalam kegiatan validasi dan verivikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Berikutnya, ada program revitaslisasi pasar desa sejumlah 21 unit yang disertai dengan finalisasi regulasi pengelolaan pasar desa dan fasilitasi pemodalan untuk pedagangnya. Selain itu disertai pembangunan kawasan pasar berbasis potensi desa dan penggunaan QRIS untuk proses digitalisasi.