Serang Suara - Satu rumah rusak di Pulau Hibala (Tanahbala), Provinsi Sumatera Utara pasca gempa M.6.9 melanda Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa 25 April 2023.
Kerusakan rumah warga pasca gempa Mentawai terjadi di Desa Hili Anombase, Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan. Hal itu berdasar laporan terbaru gempa hari ini, dari BNPB.
"Ya satu rumah rusak di Tanahbala atau Tanabala di Nias Selatan," kata Abdul Muhari, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Selasa (25/4/2023).
Adapun korban jiwa sampai saat ini di Pulau Tanahbala belum ada, "Hingga sampai laporan malam ini belum ada korban jiwa akibat gempa bumi yang terjadi," ungkap Abdul Muhari.
Abdul Muhari melanjutkan selain kerusakan akibat dampak gempa, juga kerusakan rumah tercatat di Desa Simalegi, Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Masih kata Abdul Muhari, berdasar data BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai menginformasikan sebanyak 2.049 KK atau 8.137 jiwa masih mengungsi di wilayahnya.
Para pengungsi gempa berada di tiga desa di Kecamatan Siberut Barat dan satu di Kecamatan Siberut Utara.
"Distribusi warga mengungsi di Kecamatan Siberut Barat yaitu di Desa Simatalu 210 KK (951 jiwa), Desa Simalegi 497 KK (2.194), Desa Sigapokna 599 KK (2.443)," katanya.
Sementara di Siberut Utara sebanyak 743 KK (2.549 jiwa) mengungsi di Desa Sikabaluan. Sementara kondisi jaringan listrik katanya, untuk di wilayah Mentawai masih padam.
BMKG Catat 10 Kali Gempa Susulan
BMKG mencatat terjadi 10 kali gempa susulan pasca gempa bumi M 6.9 SR, yang berada di 77 km barat laut Kepulauan Mentawai. Berada di kedalaman 23 km.
"Sampai pukul 5.45 WIB Selasa hari ini adanya 10 aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock dengan magnitudo M 5.0 SR," tulis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika via rilis resminya.
BMKG mengemukakan bahwa jenis gempa bumi yang terjadi Selasa 25
April 2023 di Mentawai merupakan gempa dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia.
Sementara hasil analisis mekanisme sumber gempanya, ini merupakan gempa dengan mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. [Kariadil Harefa]
Tag
Berita Terkait
-
Mentawai Diguncang Gempa, Pertamina Pastikan Fasilitas Penyimpanan BBM Aman
-
Diguncang Gempa Mentawai, Pertamina Sumbar Pastikan Semua Fasilitas Aman
-
Gempa Mentawai, BMKG Cabut Ancaman Tsunami yang Sempat Terjang Nias Selatan dan Waspada Gempa Susulan
-
Penampilan Seksi Oklin Fia Bikin Suami Irish Bella Ammar Zoni Tergoda, Ini Profil Biodata Oklin
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
Terkini
-
Integrasi Data Kependudukan Perkuat Stabilitas Keamanan di Tengah Volatilitas Global
-
Mahasiswa Trisakti Bubar Usai Audiensi, DPR Janji Tindak Lanjuti Tuntutan
-
Gapembi Klarifikasi Sikap soal SE MBG, Soroti Tata Kelola Kebijakan
-
10 Pelatih Piala Dunia 2026 dengan Gaji Selangit: Ancelotti Termahal, Scaloni Tak Masuk
-
Mendagri Cek Penerima Bantuan Bedah Rumah, Perkuat Akses Hunian Layak bagi MBR
-
Tanpa Jeda
-
Siap Kerja! Kolaborasi Hino dan SMKN 5 Makassar Perkuat Kompetensi Siswa
-
KPK Buka Alasan Tak Lanjutkan Kasus MBG: Hindari Duplikasi Penegakan Hukum
-
Dasco Temui Mahasiswa, DPR Janji Tindak Lanjuti Sejumlah Tuntutan
-
Dinilai Langkah Berani! Gibran Ajak Mahasiswa Ikut Kunker ke Papua demi Buka Ruang Dialog?