/
Sabtu, 06 Mei 2023 | 11:30 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kiri) dalam peresmian Gedung Nasdem Tower di Menteng, Jakarta, Selasa (22/2/2022). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Serang Suara - Koalisi partai politik terhadap pemerintah tidak hanya terjadi di era Presiden Jokowi. Bahkan di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga demikian.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga kerap mengumpulkan partai politik di Istan Merdeka, dan ada juga yang tidak diundang, hal itu diungkapkan Anas Urbaningrum.

Pertemuan koalisi partai politik di Istana Merdeka era Presiden SBY memang acap digelar, bukan saja yang terjadi di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023) silam.

"Banyak yang bertanya ke saya apakah dulu waktu periode Presiden SBY pernah ada pertemuan partai koalisi di Istana? Yang jelas pernah beberapa kali," kata Anas melalui tulisan pribadinya kutip Sabtu (6/5/2023).

Mirip seperti kisah Jokowi dengan Partai NasDem, Anas menyebut kalau SBY juga pernah tidak mengundang salah satu partai koalisi pada masa itu.

"Ada juga pertemuan partai koalisi di Istana, tetapi salah satu partai koalisi tidak diundang. Tentu konteks tidak diundangnya berbeda dengan kejadian periode Presiden Jokowi," ungkapnya.

Anas Urbaningrum mengungkap kalau Presiden ke-5 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah mengadakan pertemuan koalisi di Istana. (sumber: ist)

Jatuhkan Wibawa Presiden Jokowi Sendiri

Menurut Analis Politik Dedi Kurnia Syah menilai, agenda silaturahmi yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap ketua umum partai politik di Istana Merdeka tidak etis.

Menurut Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) itu, kepala negara telah memanfaatkan Istana Merdeka sebagai kegiatan politik praktis.

"Pertemuan itu jelas tidak etis karena menggunakan kantor presiden untuk kepentingan politik praktis," kata Dedi, Rabu (3/5/2023) lalu.

Baca Juga: Apakah Psikologis Hubungan Surya Paloh NasDem dan Presiden Jokowi Terputus?

Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, Presiden Jokowi telah menghilangkan kewibawaan sebagai kepala negara.

"Jokowi kehilangan wibawa kepala negara karena telah menggunakan kekuasaan untuk kepentingan golongannya sendiri," kata Dedi Kurnia Syah.

Dedi Kurnia Syah menduga pertemuan terhadap lima ketua umum partai politik ke Istana Merdeka, berkemungkinan untuk membentuk Koalisi Besar demi Pilpres 2024.

"Bisa jadi koalisi besar sebagai bentuk perwujudan Jokowi selama ini," kata Dedi Kurnia Syah.

Load More