Suara.Serang.com - Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus dugaan korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) tahun 2012. Hal ini bertujuan untuk menepis anggapan KPK soal pemeriksaan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengarah politik.
“Penegak hukum harus dan wajib segera memprosesnya, agar terjadi demokrasi sehat,” kata Hari dalam keterangannya, Sabtu, 9 September.
Hari menilai upaya pemeriksaan Muhaimin Iskandar beberapa hari lalu adalah bentuk upaya hukum dari lembaga antirasuah tersebut. Terlebih pemanggilan yang kepada Muhaimin Iskandar seminggu sebelum waktu pemeriksaan.
“Jika menilik tanggal pemanggilan, minimal surat sampai ke tangan terperiksa apalagi saksi itu seminggu sebelum waktu pemeriksaan,” ucapnya
“Kita tidak boleh berspekulasi kalau KPK berpolitik dalam melakukan pemeriksaan terhadap Cak Imin,” sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin selesai menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (7/9/2023). Usai diperiksa, Cak Imin sudah memberikan semua keterangan yang ia ketahui soal kasus dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan TKI di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada 2012.
"Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2012.
Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, sistem proteksi yang menjadi kasus yang sedang diselidiki oleh KPK," kata Cak Imin saat menyampaikan keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis.
Cak Imin merasa sudah membantu dengan memberikan semua keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Ia menyampaikan keterangan yang sekiranya pernah diketahui dan didengar olehnya.
"Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu semua yang saya pernah dengar dan insyaAllah yang semuanya saya ingat yang saya tahu sudah saya jelaskan," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- 6 Tanda-Tanda Rumah Memiliki Energi Positif Chi yang Membuat Penghuni Tenang
- 5 Sunscreen untuk Flek Hitam Usia 30 Tahun ke Atas Sesuai Review dan Harga
- Media Italia Sebut Jay Idzes Masuk Radar PSG: Transfer Mewah untuk Sassuolo
Pilihan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
Terkini
-
Menolak Bungkam! Rakyat Kecil di Kota Bogor Tuntut Keadilan Hak Tanah yang Diduga Diserobot
-
Tukang Cukur dan Camat Sudah Minta Maaf, Netizen Masih Buru Pelaku Perekam Video Viral
-
Tanggapi Insiden Tukang Cukur di Rancabungur, Bupati Bogor: Mari Bersama Maknai Kemerdekaan
-
Cara Seru Jakarta Ajak Ratusan Pelajar Kenali Pariwisata Berkelanjutan
-
Nekat Panjat Atap Hingga Bakar Dua Motor, Evakuasi Pria ODGJ di Cibadak Sukabumi Menegangkan
-
BRI Perluas Akses Pembiayaan KUR Petani di Bengkayang Guna Swasembada Pangan
-
Retribusi Melempem, Benyamin Davnie Bentuk Perseroda 'Citra Anggrek Mandiri' Kelola Pasar Tangsel
-
Geledah Jateng-Jatim, KPK Cari Bukti untuk Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Suap Pajak
-
Bupati Brebes Temui Siswa Sespimmen Polri, Bahas Persoalan Pupuk Subsidi
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Pemkot Bandung Tertibkan Bangunan Liar di Jalan Rajawali