Gandeng Kejaksaan Agung, Kemenpora Awasi Anggaran Pemuda dan Olahraga Secara Ketat

Suara.com - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Agung untuk memperkuat pengawasan anggaran dalam sektor kepemudaan dan olahraga.

Kerja sama ini mencakup asistensi hukum, pendampingan, serta penguatan tata kelola program agar pelaksanaannya semakin transparan, akuntabel, dan efektif.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan bahwa sejumlah program strategis yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto membutuhkan pendampingan ketat.

Ia mencontohkan perbedaan model pembinaan pada tiap cabang olahraga yang membuat standar pengawasan harus disesuaikan.

“Banyak tolok ukur yang tadi saya sampaikan, misalnya mengenai perbedaan dari persiapan untuk masing-masing cabor. Tenis, bulu tangkis itu sistem sirkuit berbeda dengan tentu angkat besi yang (pemustaan latihan) TC berangkat ke luar negeri juara. Ataupun ada juga cabor-cabor yang memang terus di luar negeri hadir belum tentu juara,” kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta, Senin.

Erick juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan akademi keolahragaan, mulai dari pusat pelatihan hingga program pengembangan kepemudaan yang sedang berjalan.

Sementara itu, Jaksa Agung Burhanuddin menegaskan bahwa Kejaksaan Agung akan memastikan pendampingan berlangsung optimal demi lingkungan kerja Kemenpora yang lebih tertib dan aman dari potensi penyimpangan.

“Suatu kewajiban bagi kami untuk melakukan pendampingan. Kemudian bagaimana kami saling mengingatkan, jangan sampai terjadi hal-hal yang kami tidak inginkan,” ujar Burhanuddin.

“Bukannya kami curiga di sini akan terjadi apa. Tetapi suatu hal perlu kehati-hatian, ke depan tidak terjadi hal-hal yang mungkin akan menyesal,” imbuhnya.

Baca Juga: Dari Lari hingga Yoga: Temukan Komunitas Baru dengan Pakaian Olahraga

(Antara)