Suara Sumatera - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyinggung adanya upaya mengganti sistem pemilu.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pun menjawab pernyataan SBY. Dirinya mengingatkan kejadian 2008.
"Pal SBY lupa bahwa pada bulan Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review," katanya melansir Antara, Senin (20/2/2023).
"Itu hanya beberapa bulan, sekitar empat bulan menjelang pemilu yang seharusnya tidak boleh ada perubahan," sambung Hasto.
Hasto mengatakan upaya yang dilakukan Demokrat adalah strategi jangka pendek untuk meraih kemenangan.
"Dengan melakukan segala cara akhirnya Demokrat mengalami kenaikan 300 persen. Bayangkan dengan PDIP yang ketika berkuasa, kenaikannya hanya 1,5 persen," ujarnya.
Hasto menjelaskan bahwa judical review yang sekarang berbeda dengan yang dilakukan pada 2008.
"Sekarang tidak dilakukan oleh partai, karena PDI Perjuangan juga tidak punya hak, tidak punya legal standing untuk melakukan judicial review. Ini dilakukan oleh beberapa pakar yang melihat bahwa dengan demokrasi proporsional terbuka yang dicanangkan oleh pada jaman Pak SBY, malah terjadi liberalisasi politik yang luar biasa," ujarnya.
Menurut Hasto, proporsional terbuka yang dilakukan masa SBY membuat partai digerakkan oleh kekuatan kapital.
Baca Juga: Aktivitas Masyarakat Dipastikan Tetap Berjalan Selama F1 Powerboat
"Ada investor-investor yang menyandera demokrasi. Jadi Pak SBY sebaiknya ingat bahwa liberalisasi itu justru terjadi pada masa beliau. Judical review saat itu dilakukan hanya beberapa bulan menjelang pemilu, berbeda dengan sekarang karena komitmen untuk mengembalikan sistem politik pada Pancasila," katanya.
Tag
Berita Terkait
-
SBY Buka Suara Soal Sistem Pemilu Tertutup: Jangan Seenaknya Mengubah, Rakyat Perlu Diajak Bicara
-
Cocokan Data Pemilih Pemilu 2024, KPU DKI Jakarta Sambangi Rumah Artis Senior Jaja Mihardja
-
Khawatir Datanya Dicuri, Warga Sumenep Tolak Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
-
Presiden Jokowi Setuju Sistem Pemilu Proporsional Terbuka atau Tertutup?
-
PPP Targetkan 39 Kursi Parlemen di Pemilu 2024, Jokowi: Itu Bukan Barang yang Sulit
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Pengendalian Industri Tembakau Picu Menjamurnya Rokok Ilegal
-
Bank Sumsel Babel Pacu Digitalisasi Keuangan Daerah, Banyuasin Percepat Implementasi KKPD
-
Di Tengah Ramai Desakan Tes Urine, Prima Salam Kembali Muncul di Acara Gerindra
-
Rp160 Miliar Diduga Tak Pernah Masuk Kas Daerah, Aktor Utama Korupsi Sungai Lalan Dibidik
-
Dari Apel Premium hingga Cokelat, Gaya Hidup Sehat Ala Selandia Baru Hadir di Indonesia
-
PAM Jaya Siapkan Ribuan Toren Gratis, Warga Jakarta Diminta Tak Tunggu Kemarau Datang
-
Meski Angkat Koper, Arda Guler Selamatkan Wajah Timnas Turki di Piala Dunia 2026
-
Cerita Fajar Nugra Ubah Penampilan demi Film Pemikat Jiwa
-
Kerry Dibebani Rp13,4 Triliun, Pengacara Sebut Hakim Pakai Analisis LSM yang Tak Berwenang
-
Putusan Banding Dianggap Janggal, Kerry Riza Ajukan Kasasi ke MA