Suara Sumatera - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyinggung adanya upaya mengganti sistem pemilu.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pun menjawab pernyataan SBY. Dirinya mengingatkan kejadian 2008.
"Pal SBY lupa bahwa pada bulan Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review," katanya melansir Antara, Senin (20/2/2023).
"Itu hanya beberapa bulan, sekitar empat bulan menjelang pemilu yang seharusnya tidak boleh ada perubahan," sambung Hasto.
Hasto mengatakan upaya yang dilakukan Demokrat adalah strategi jangka pendek untuk meraih kemenangan.
"Dengan melakukan segala cara akhirnya Demokrat mengalami kenaikan 300 persen. Bayangkan dengan PDIP yang ketika berkuasa, kenaikannya hanya 1,5 persen," ujarnya.
Hasto menjelaskan bahwa judical review yang sekarang berbeda dengan yang dilakukan pada 2008.
"Sekarang tidak dilakukan oleh partai, karena PDI Perjuangan juga tidak punya hak, tidak punya legal standing untuk melakukan judicial review. Ini dilakukan oleh beberapa pakar yang melihat bahwa dengan demokrasi proporsional terbuka yang dicanangkan oleh pada jaman Pak SBY, malah terjadi liberalisasi politik yang luar biasa," ujarnya.
Menurut Hasto, proporsional terbuka yang dilakukan masa SBY membuat partai digerakkan oleh kekuatan kapital.
Baca Juga: Aktivitas Masyarakat Dipastikan Tetap Berjalan Selama F1 Powerboat
"Ada investor-investor yang menyandera demokrasi. Jadi Pak SBY sebaiknya ingat bahwa liberalisasi itu justru terjadi pada masa beliau. Judical review saat itu dilakukan hanya beberapa bulan menjelang pemilu, berbeda dengan sekarang karena komitmen untuk mengembalikan sistem politik pada Pancasila," katanya.
Tag
Berita Terkait
-
SBY Buka Suara Soal Sistem Pemilu Tertutup: Jangan Seenaknya Mengubah, Rakyat Perlu Diajak Bicara
-
Cocokan Data Pemilih Pemilu 2024, KPU DKI Jakarta Sambangi Rumah Artis Senior Jaja Mihardja
-
Khawatir Datanya Dicuri, Warga Sumenep Tolak Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
-
Presiden Jokowi Setuju Sistem Pemilu Proporsional Terbuka atau Tertutup?
-
PPP Targetkan 39 Kursi Parlemen di Pemilu 2024, Jokowi: Itu Bukan Barang yang Sulit
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
KIS Group dan PT SMART Tbk Mulai Pembangunan Pabrik BioCNG Komersial di Sumatera Utara
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Di Balik Kasus Epstein: Rahasia Gelap di Balik Jas Mahal Para Elite
-
Profil Kensuke Takahashi, Eks Pelatih Indonesia yang Gigit Jari di Semifinal Piala Asia Futsal 2026
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Dirut Perusahaan Jadi Tersangka Kasus Mafia Tanah di Pulau Rempang
-
Sinopsis War Machine, Film Aksi Sci-Fi Netflix Soal Seleksi Militer Paling Brutal di Dunia
-
Profil Pemain Keturunan yang Direndahkan Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial