Mahfud MD Bilang Al Zaytun Dibina Demi Murid dan Santri

Suara Sumatera - Pemerintah tidak akan menutup Pondok Pesantran (Ponpes) Al Zaytun, yang dipimpin Panji Gumilang.  Pemerintah akan membina dan mengembangkan lembaga pendidikan Al Zaytun guna memenuhi hak konstitusional murid dan santri memilih dan menerima pendidikan.

Demikian dikatakan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melansir Antara, Selasa (18/7/2023). 

"Yang jelas, pemerintah berketetapan tidak akan menutup lembaga pendidikan apapun. Akan terus kita (pemerintah) bina, akan kita kembangkan sesuai dengan hak konstitusional, diberikan hak kepada murid dan wali murid, santri dan wali santri di situ, untuk tetap memilih lembaga pendidikannya, tetapi materinya kita kontrol, kita awasi. Itu saja," kata Mahfud. 

Pemerintah memandang Al Zaytun sebagai suatu lembaga pendidikan yang memiliki produk sangat bagus, dengan murid dan santri yang pintar. Sehingga pemerintah akan menyelamatkan Al Zaytun sebagai lembaga pendidikan.

"Cuma bagaimana menyelamatkan itu, tunggu posisi hukum dulu terhadap (pengasuh Al Zaytun) Panji Gumilang," ujarnya.

Soal pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang, Mahfud mengaku yang bersangkutan saat ini tengah diproses secara hukum berkaitan adanya laporan masyarakat tentang dugaan penodaan agama yang melanggar UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang pencegahan, penyalahgunaan, dan/atau penodaan agama.

Pemerintah juga melaporkan dugaan pencucian uang terkait kekayaan Yayasan Al Zaytun. Saat ini ada 145 rekening dari 256 rekening pribadi yang diblokir. Ditambah sejumlah rekening lain yang terkait, antara lain rekening beberapa yayasan.

"Nah itu diperiksa demi ketertiban," cetusnya. 

Segala proses terkait hukum tidak boleh dilakukan terburu-buru. Yang terpenting sudah ada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan SPDP itu sudah menyebut inisial.

Baca Juga: Viral Nikahan Anjing Tim Stafsus Capai Ratusan Juta, Publik Singgung Gaji dari Uang Negara

"Itu saya kira sudah jelas masyarakat, ini orangnya. Bahwa kapan nanti tindakan hukum yang lebih konkret misalnya pemanggilan, penahanan, pengadilan dan sebagainya, itu memang harus lebih hati-hati, harus lebih hati-hati," jelasnya. 

Terkait keamanan, kata Mahfud, sudah ditangani Gubernur Jawa Barat bersama aparat keamanan.