Tarif Pungutan Ekspor Sawit Gratis Diperpanjang

SuaraSumedang.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, perpanjangan tarif pungutan ekspor sebesar nol dolar AS untuk menjaga momentum saat ini.

Menurutnya, saat ini harga crude palm oil (CPO) mulai stabil, harga minyak goreng mulai turun, dan harga tandan buah segar mulai meningkat.

Maka pemerintah melalui Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memutuskan perpanjangan tarif pungutan ekspor produk sawit hingga 31 Oktober 2022.

"Sehingga membuat petani atau pekebun mulai merasakan manfaatnya," kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Perpanjangan yang ditetapkan dalam rapat Komite Pengarah BPDPKS pada Minggu (28/8/2022) ini pun menyetujui penambahan alokasi biodiesel pada 2022.

Lalu pembangunan pabrik minyak makan merak (3M), dukungan percepatan peningkatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Pemerintah meyakini peningkatan kembali aktivitas ekonomi masyarakat diproyeksikan akan menyebabkan kenaikan permintaan minyak solar pada triwulan IV 2022.

BPDKS juga tetap berkomitmen mendukung sektor perkebunan kelapa sawit sebagai satu di antara komoditas strategis nasional.

Oleh karena itu, kecukupan biodiesel sebagai campuran produk B30 hingga akhir Desember 2022 perlu dijaga dengan meningkatkan alokasi volume pada tahun ini.

Baca Juga: Viral Penampilan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi Tak Ber-makeup di Jagat Maya, Warganet Langsung Nyinyir

Semula, sebesar 10.151.018 kiloliter menjadi 11.025.604 kiloliter.

"Untuk meningkatkan keberterimaan kelapa sawit Indonesia di pasa dunia. Komisi pengarah sepakat untuk mempercepat peningkatan sertifikasi ISPO. Di antaranya dengan menempatkan sekretariat ISPO di bawah BPDPKS, serta mendukung kegiatan-kegiatan yang bertujuan mempercepat peningkatan sertifikasi ISPO," kata Menko Airlangga.

Tak hanya itu, Komisi pengarah juga meminta agar segera dilakukan rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum sebagai upaya percepatan pelaksanaan program PSR.

Sumber:ANTARA