Walikota Surabaya Tanggapi Data BKKBN Beda Dengan Kondisi di Lapangan

Sedangkan persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen, menurun 0,17 persen poin terhadap September 2021 dan menurun 0,60 persen poin terhadap Maret 2021.

Walaupun ada kecenderungan menurun, namun upaya untuk menekan angka kemiskinan terus dilakukan. 

Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk bekerja bersama dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di tanah air. 

Pemerintah menargetkan kemiskinan nol persen pada tahun 2024.

“Pusat dan daerah bareng-bareng menuju ke sasaran yang kita tuju, lingkungannya digarap, air bersihnya digarap, bareng-bareng, urusan income/pendapatan semuanya digarap bareng-bareng,” kata Presiden kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara (BUMN), panglima komando daerah militer (pangdam), kepala kepolisian daerah (kapolda), dan kepala kejaksaan tinggi (Kajati) Jakarta (29/09/2022).

Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sebanyak 23.523 warga di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang masuk data kemiskinan ekstrem.

Sedangkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI mengatakan jumlah angka kemiskinan di Surabaya mencapai 200 ribu kepala keluarga (KK).

Angka tersebut cukup fantastis karena mengingat Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua setelah DKI Jakarta yang telah melakukan banyak pembangunan. 

Jika dilihat sudah banyak pembangunan infrastruktur dilakukan di Surabaya baik jalan, jembatan, gedung, taman dan lainnya.

Baca Juga: Shin Tae-yong Bicara Peluang Korea Selatan di Piala Dunia 2022, Yakin Bisa Saingi Portugal dan Uruguay?

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menanggapi hal tersebut dengan menjelaskan bahwa data dari BKKBN itu berbeda dengan kondisi di lapangan. Sebab data yang berasal dari BKKBN itu berdasarkan tahun 2019.

Selain itu, terdapat data dari BKKBN maupun dari Kemenko PM, yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini dimana warga yang masuk kemiskinan ekstrem tersebut ternyata rumahnya banyak yang sudah bagus. Hal itu dibuktikan dengan foto di lapangan.

Jadi, data setiap rumah yang masuk kategori miskin atau tidak di Surabaya saat ini sudah ada fotonya, sekaligus dengan kondisi rumah beserta pengeluarannya. Selain itu, banyak Kartu Keluarga (KK) Surabaya yang tinggal di luar Surabaya.