Bukan Akibat Bansos, Badan Pangan Nasional Mengkonfirmasi Harga Telur Naik Karena Biaya Produksi

Harga telur ayam sedang melejit, bahkan sempat tersiar kabar mencapai harga tertinggi dalam sejarah. Sebelumnya, isu yang merebak, kenaikan harga telur naik dikarenakan Program Bantuan Sosial (Bansos) yang diadakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Menteri Perdagangan, Zulfikar Hasan menyampaikan adanya bansos berupa telur mengakibatkan permintaan telur menjadi tinggi, dan berakibat kenaikan harga telur. Namun hal ini dibantah oleh Menteri Sosial, Tri Rismaharini. Risma mengatakan Kemensos tidak pernah memberikan Bansos berupa telur, bantuan yang diberikan merupakan uang tunai.

Terkini, Badan Pangan Nasional (BPN) telah melakukan koordinasi bersama asosiasi peternak layer dan broiler, guna mengidentifikasi faktor penyebab, dengan tujuan agar dapat melakukan stabilisasi yang tepat. Kepala BPN, Arief Prasetyo Adi mengatakan, kenaikan harga telur yang terjadi saat ini dikarenakan adanya kenaikan biaya produksi, juga akibat pandemi beberapa waktu lalu. "Terdapat perubahan harga DOC (Day Old Chick), struktur biaya lainnya, seperti biaya pakan dan biaya angkut. Hal tersebut tentunya berdampak pada perubahan harga telur," terang Arief, Kamis (25/8).

Arief menyampaikan, untuk menemukan keseimbangan hulu hilir pangan, akan dibuat kolaborasi antar semua pihak pada saat yang bersamaan. Hal ini diharapkam dapat mewujudkan kondisi di mana Petani dan Peternak Sejahtera, Pedagang Untung, Masyarakat Tersenyum.

Untuk mengatasi lonjakan harga ini, Arief mengatakan pihaknya akan menggandeng Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, apabila harga telur tidak kunjung turun hingga tiga puluh ribu rupiah per kilogram. "Kami terus berkoordinasi intensif dengan Kemendag, Kementan dan Satgas Pangan. Hari ini sudah bertemu Dirjen PKH Kementan, sepakat akan melakukan langkah-langkah stabilisasi diantaranya Operasi Pasar," kata Arief. Upaya kolaborasi yang melibatkan asosiasi dan menggandeng Kementerian serta Lembaga terkait ini, sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, bahwa dalam penyelesaian permasalahan pangan diperlukan kolaborasi seluruh stakeholder.

Arief pun menjelaskan, BPN juga telah merumuskan langkah penguatan sektor perunggasan secara berkelanjutan pada beberapa minggu terakhir, diantaranya melalui penyusunan rancangan Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP) yang telah dibahas bersama seluruh stakeholder perunggasan nasional. "Karena HAP ini tidak dijalankan maka kami akan lakukan Operasi Pasar," jelas Arief. Hasil pembahasan mengusulkan, HAP Telur Ayam Ras Rp22.000 sampai dengan Rp24.000 per kilogram di tingkat peternak, dan Rp27.000 per kilogram pada konsumen.

"Jadi solusi penguatan sektor perunggasan yang kami siapkan sifatnya in line. Di hilir kami dorong BUMN Pangan lakukan penyerapan, di hulu kami amankan kepastian harganya melalui regulasi HAP, sehingga semuanya terukur," kata Arief. Juga dilakukan penyusunan skema penyerapan hasil ternak unggas oleh BUMN pangan yaitu Bulog dan PT Berdikari sebagai member Holding BUMN Pangan dan juga Private Sector.

BPN pun telah memastikan ketersediaan stok telur ayam dalam posisi aman, berdasarkan prognosa stok indikatif. Per 23 Agustus 2022 ketersediaan stok telur ayam sebanyak 567.781 ton dengan kebutuhan 446.000 ton per bulan. Artinya stok tersebut memiliki ketahanan sekitar 1,3 bulan.