UMKM Yang Ikut Lelang Pemerintah Masih Sangat Minim

TANTRUM - Kementerian Keuangan melansir sebanyak 226 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah terlibat kegiatan lelang pemerintah di 2022.

"Nilainya ini memang masih belum besar, kami melihat masih perlu ditingkatkan, baru Rp 317 juta," kata Kepala Subdirektorat Kebijakan Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Diki Zenal Abidin  di Jakarta, Jumat (9/7).

Ia memaparkan, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Besaran, Persyaratan, dan Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Persen atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan.

Melalui peraturan tersebut pemerintah memberikan fasilitas berupa tarif bea lelang hingga 0 persen untuk tiga jenis lelang, yakni Lelang Produk UMKM, Lelang Terjadwal Khusus, dan Lelang Eksekusi Benda Sitaan.

Pengenaan tarif bea lelang sampai dengan 0 persen ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung penjualan produk UMKM yang sempat terdampak COVID-19.

Untuk Lelang Produk UMKM, tarif bea lelang adalah sebesar 0 persen untuk Bea Lelang Pembeli dan sebesar 1 persen untuk Bea Lelang Penjual.

Pengenaan tarif dimaksud dapat diberikan dengan syarat lelang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I, barang yang dilelang adalah produk UMKM kecuali kendaraan bermotor, dan penjual adalah pelaku UMKM yang ditunjukkan dengan adanya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha seperti IUMK, SIUP, dan IUI.

Kebijakan ini juga disusun untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan terkait penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana.

Pengenaan tarif bea lelang hingga 0 persen berlaku untuk tiga jenis lelang yakni Lelang Produk UMKM, Lelang Terjadwal Khusus, dan Lelang Eksekusi Benda Sitaan dalam tindak pidana yang perkaranya belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau inkracht.

Baca Juga: Industri Kripto Tunggu Regulasi Kemendag

Tarif bea lelang untuk Lelang Produk UMKM adalah sebesar 0 persen untuk Bea Lelang Pembeli dan sebesar satu persen untuk Bea Lelang Penjual.

Tarif dimaksud dapat diberikan dengan syarat lelang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I, barang yang dilelang adalah produk UMKM kecuali kendaraan bermotor, dan penjual adalah pelaku UMKM yang ditunjukkan dengan adanya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha seperti IUMK, SIUP, dan IUI.

Adapun untuk Lelang Terjadwal Khusus yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I, Bea Lelang Pembeli sebesar 0 persen, dan Bea Lelang Penjual dikenakan sebesar satu persen. Sedangkan untuk Lelang Terjadwal Khusus yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II, dikenakan tarif 0 persen untuk Bea Lelang Pembeli.

Tarif Bea Lelang untuk Lelang Terjadwal Khusus berlaku untuk penyelenggaraan lelang dalam bentuk bazar atau tanpa kehadiran peserta melalui platform e-marketplace auction, dan objek lelang berupa barang bergerak kecuali kendaraan bermotor.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan lelang eksekusi benda sitaan yang perkara pidananya belum inkracht, dikenakan tarif 0 persen untuk Bea Lelang Penjual. 

Tarif ini diberikan dengan syarat objek lelang berupa benda sitaan yang lekas rusak, membahayakan, atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi dan dilelang berdasarkan Pasal 45 KUHAP, Pasal 94 UU Peradilan Militer, atau Pasal 47A UU KPK.

"Kami harapkan dengan stimulus ini, ada kenaikan lelang produk UMKM yang fantastis," katanya.