Tim Pengendalian Inflasi Daerah Jawa Barat Antisipasi Stagflasi

TANTRUM -  Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) Yerry Yanuar mengemukakan, Pemerintah Daerah Provinsi Jabar melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Jabar merumuskan sejumlah langkah antisipasi terhadap stagflasi akibat situasi global terkini. 

Stagflasi merupakan kondisi ekonomi yang mengalami pertumbuhan stagnan dan tekanan inflasi terus terjadi akibat pengaruh geopolitik global. 

Stagflasi mulai terjadi di beberapa negara dan dikhawatirkan berpengaruh pada Indonesia, khususnya Jawa Barat. 

"Secara global sedang terjadi stagflasi ekonomi, tentunya kita bangsa Indonesia, khususnya Jawa Barat perlu mengantisipasi hal tersebut," kata Yerry Yanuar pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Se-Jawa Barat, di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, ditulis Jumat, 15 Juli 2022.

Menurut Yerry, Jabar saat ini meski secara moneter indikator ekonomi terlihat baik, misalnya pertumbuhan ekonomi yang masih di atas nasional, nilai ekspor yang terus naik, dan suplai pangan yang mencukupi. Namun risiko stagflasi perlu terus diantisipasi. 

"Pertumbuhan ekonomi Jabar masih di atas nasional 5,61 persen. Akan tetapi inflasi kita juga ada peningkatan. Nah, stagflasi ini kan antara pertumbuhan yang makin lambat, inflasi meningkat, itulah persoalannya," ucap Yerry. 

Maka pada High Level Meeting itu dirumuskan sejumlah langkah antisipasi baik untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. 

Diharapkan rumusan yang dirancang dapat segera terealisasikan dan berdampak positif pada pertumbuhan perekonomian Jabar, terlebih lagi nasional. 

Untuk antisipasi jangka pendek, salah satunya langkah yang akan dilakukan adalah memangkas jalur distribusi pangan. 

Baca Juga: Minta Dukungan Suporter Indonesia, Pelatih Laos U-19: Jangan Banyak Bicara, Datang ke Stadion!

Yerry mengungkapkan terdapat tiga persoalan ketahanan pangan, di antaranya ketersediaan, keterjangkauan, dan distribusi. 

"Upaya dari Pemda Provinsi Jabar, kita mempunyai dua pusat distribusi pangan, yaitu di Purwakarta dan Cirebon. Tapi kita perlu semacam kerja sama regional antar wilayah," ungkap Yerry. 

"Misalnya jika suatu wilayah kekurangan komoditas A, maka wilayah ini kontak ke wilayah B, sehingga ketika ada suatu kebutuhan tidak akan terlalu naik (harganya), " imbuhnya. 

Jika sentra pangan di suatu daerah menghasilkan produk pertanian, tapi didistribusikan dengan jalur yang panjang dan mahal, maka kondisi seperti itu perlu dipersingkat. 

Jangan sampai daerah penghasil malah kesulitan mendapatkan komoditas yang dihasilkan daerahnya sendiri. Sementara daerah lain yang merupakan daerah konsumen mendapat pasokan melimpah. 

Oleh karenanya, Yerry menegaskan, hal ini menjadi bagian penting dan perlu diperhatikan semua stakeholder terkait, terutama agar ongkos kirim tidak melonjak, sehingga daya beli masyarakat tidak terlalu terbebani.