- Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh personel Polri harus melindungi masyarakat pada peringatan Hari Bhayangkara, Rabu, 1 Juli 2026.
- Seluruh gaji dan fasilitas operasional kepolisian berasal dari pajak rakyat sehingga aparat wajib melayani masyarakat dengan profesional.
- Polri diminta bertransformasi menjadi abdi negara yang proaktif, humanis, dan hadir memberikan rasa aman secara nyata bagi warga.
Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto, menegaskan kepada seluruh polisi agar melindungi masyarakat, karena gaji mereka dibayar dari pajak rakyat.
Penegasan itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Rabu (1/7/2026).
Dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual, Prabowo menggarisbawahi pentingnya transformasi mentalitas di tubuh Polri agar benar-benar menjadi pelindung sejati bagi masyarakat.
Prabowo tidak ragu untuk mengingatkan seluruh personel kepolisian, dari pangkat terendah hingga perwira tinggi, mengenai asal-usul fasilitas dan penghasilan yang mereka nikmati selama ini.
Menurutnya, kesadaran bahwa mereka adalah abdi negara yang dibiayai langsung oleh keringat rakyat harus menjadi fondasi utama dalam bertugas.
"Polisi harus dekat dengan rakyat. Polisi harus datang saat rakyat membutuhkan. Dengarkan, layani, dan lindungi rakyat. Jangan malah menyusahkan rakyat," kata Prabowo.
Presiden Prabowo menekankan, eksistensi Polri di tengah masyarakat bukan sekadar untuk penegakan hukum formal, melainkan untuk memberikan rasa aman yang nyata.
Polisi diminta untuk tidak menunggu laporan di balik meja, melainkan proaktif menjemput bola dan hadir di saat-saat paling krusial bagi warga.
Gaji dari Rakyat, Untuk Rakyat
Baca Juga: Tegas! Prabowo Minta Polri Menjadi Penjaga Demokrasi yang Dewasa
Lebih lanjut, Prabowo menyoroti aspek akuntabilitas moral para aparat. Ia mengingatkan, setiap rupiah yang dikeluarkan negara untuk operasional kepolisian adalah amanah besar dari masyarakat.
Oleh karena itu, tidak ada ruang bagi tindakan-tindakan yang justru melukai hati rakyat atau mempersulit urusan mereka.
Presiden menekankan setiap perlengkapan, mulai dari seragam, kendaraan dinas, hingga senjata yang digunakan, seluruhnya dibeli dari uang pajak masyarakat.
Hal ini seharusnya menjadi pengingat bagi setiap personel untuk selalu bersikap humanis dan profesional.
"Ingatlah ini. Gaji kita dari rakyat. Semua perlengkapan dari rakyat. Jadi, kita harus menjaga dan melindungi rakyat," kata Prabowo.
Berita Terkait
-
Tegas! Prabowo Minta Polri Menjadi Penjaga Demokrasi yang Dewasa
-
Habiburokhman: HUT ke-80 Harus Jadi Momentum Polri Perkuat Kepercayaan Rakyat
-
Prabowo: Kita Butuh Kritik, Tapi Jangan Biarkan Demokrasi Dibajak Pemilik Modal!
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
-
Prabowo Beri Kenaikan Pangkat Kehormatan untuk Purnawirawan Polisi, Termasuk Mantan Ajudan Soekarno
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
Terkini
-
Tegas! Prabowo Minta Polri Menjadi Penjaga Demokrasi yang Dewasa
-
Mahasiswa Viral Masuk Toilet Cewek? Unisa Yogyakarta: Investigasi Awal Belum Temukan Faktanya
-
Viral Gunungan Sampah di Cakung Barat, Kelurahan Kerahkan Petugas dan Tutup TPS Liar
-
Habiburokhman: HUT ke-80 Harus Jadi Momentum Polri Perkuat Kepercayaan Rakyat
-
Pasar Baru Bakal Dijadikan Myeongdong Versi Jakarta
-
Gelombang Panas Eropa Makin Mematikan: Krisis Kesehatan Hingga Ancam Ketahanan Energi Nasional
-
Prabowo: Kita Butuh Kritik, Tapi Jangan Biarkan Demokrasi Dibajak Pemilik Modal!
-
Pramono Ultimatum Plaza Senayan dan Senayan City: Bangun Akses Penghubung atau Pajaknya Dinaikkan
-
Putusan MK Final, Pilkada Tetap Langsung! PKB: Jangan Debat Lagi, Saatnya Tekan Biaya Politik
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik