Transaksi UMKM di Katalog Elektronik Sudah Capai Rp 57,4 Triliun

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi memaparkan program kerja prioritas LKPP 2022-2023meliputi, penyusunan RUU PBJ Publik, optimalisasi katalog elektronik, percepatan proses pengadaan Pemilu, serta revisi kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Integrasi Data.

Hal itu diungkapkan Hendrar Prihadi, saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Selain itu, ia melaporkan capaian e-katalog atau katalog elektronik yang hingga 10 Oktober 2022, telah mencapai 1,5 juta produk dari 19.393 pelaku usaha usaha mikro, kecil dan koperasi (UMK-Koperasi) dengan jumlah transaksi sudah mencapai sebesar Rp 57,4 triliun.

"Jumlah tersebut sejatinya sudah melampaui target awal yang ditetapkan sebanyak 1 juta produk," katanya.

Optimalisasi pengadaan melalui e-katalog diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi (UMK-Koperasi) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ia menegaskan, Presiden Jokowi sangat concern dengan upaya peningkatan PDN melalui Katalog Elektronik.

"Beliau memberikan arahan agar apapun kendalanya bisa dikomunikasikan kepada beliau untuk segera terwujud ekonomi yang berkembang baik di negara kita karena produk lokal bisa dipakai dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," katanya.

Hendi mengatakan, belanja pemerintah melalui katalog elektronik juga dimanfaatkan untuk proses pengadaan pada pemilu. Dalam persiapannya, dibutuhkan penetapan spesifikasi kelengkapan pemilu agar dapat dimasukkan ke dalam katalog elektronik.

"Ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah proses pengadaan pemilu, mengingat kegiatan tersebut dilakukan secara rutin setiap lima tahun dan dilakukan di seluruh Indonesia," katanya.

Baca Juga: 20 Daerah di Jawa Barat Berpotensi Turun Hujan Sedang Hingga Lebat