Bank Mandiri Bayarkan Rp 100 Triliun Pada 2.000 Rumah Sakit Rujukan COVID-19

TANTRUM - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) layanan perbankan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk membantu pemerintah menyalurkan pembayaran klaim atas perawatan pasien COVID-19 senilai lebih dari Rp100 triliun kepada 2.000 Rumah Sakit (RS) rujukan di seluruh Indonesia hingga saat ini.

Direktur Treasury and International Banking Bank Mandiri Panji Irawan menjelaskan dalam melakukan fungsi tersebut pihaknya mengoptimalkan platform Kopra by Mandiri sebagai solusi pembayaran secara masif yang andal dengan tingkat akurasi dan keamanan transaksi yang optimal. 

Transaksi pembayaran yang diterima dapat dimonitor secara langsung oleh RS rujukan sehingga dana yang diterima dapat dioptimalkan untuk memberikan layanan kesehatan terbaik. 

“Sebagai bank milik pemerintah, kami tentu diharapkan dapat memberikan manfaat terbaik kepada masyarakat dan ekonomi Indonesia agar bisa selamat dan bangkit dari dampak pandemi COVID-19. Atas dasar itu, kami sangat fokus mendukung pemerintah dalam penyediaan layanan Kesehatan terbaik bagi penderita COVID-19 melalui pemanfaatan super platform Kopra by Mandiri,” ujar Panji. 

Selain menyalurkan dana klaim COVID-19, Bank Mandiri juga membantu RS rujukan dalam menyediakan fasilitas percepatan pembayaran dengan tujuan menjaga likuiditas RS selama periode pandemi.

Program fasilitas percepatan pembayaran untuk Klaim COVID-19 melalui Kopra by Mandiri telah membantu lebih dari 100 RS menjaga stabilitas keuangannya di tengah pandemi. 

Per September 2022, Panji mengungkapkan wholesale digital super platform Kopra by Mandiri telah dimanfaatkan oleh lebih dari 68 ribu nasabah wholesale dan pelaku UMKM, termasuk RS dan fasilitas kesehatan lokal dalam mengakselerasi ekspansi usaha dan mendongkrak pendapatan.

Dari jumlah pengguna tersebut, Bank Mandiri mencatat volume transaksi pada Kopra by Mandiri hingga September 2022 mencapai 642 juta transaksi, dengan nilai transaksi sebesar Rp13.420 triliun.

Baca Juga: Belum Ambil Sikap Resmi, DPR Pilih Pelajari Dulu Perppu Cipta Kerja Untuk Dibahas Bersama Fraksi