Soal Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan, Kuasa Hukum: Kriminalisasi Helmut Terus Berlanjut

TANTRUM - Kuasa Hukum Helmut Hermawan, Rusdianto Matulatuwa buka suara soal kliennya yang dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan pemalsuan tanda tangan oleh JVD salah satu pemilik saham PT Asia Pacific Mining Resources (APMR).

Menurutnya pelaporan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan bagian dari upaya kriminalisasi kliennya.

"Itu adalah satu laporan yang tidak ada dasar hukumnya tetapi penuh dengan keajaiban dan syarat akan kepentingan. Karena tanda tangan yang tidak diakui oleh salah seorang pelapor bernama J itu sebenarnya adalah  dokumen yang dari suaminya, jadi inisiatif itu datang dari suaminya J, W," kata Rusdi kepada wartawan, Selasa 4 April 2023.

Rusdi menyebut jika rekan Helmut Hermawan bernama TA ketika menandatangani akta perjanjian tidak bertatap muka dengan Jumiatun.

"Dia menandatangani tanpa bertemu dengan Jumiatun. Tetapi yang bawa dokumen untuk ditanda tangani oleh Pak T adalah  W itu," kata dia.

Ia mengatakan bahwa setelah dokumen tersebut ditanda tangani oleh T, kemudian dibawa lagi oleh W untuk ditanda tangani istrinya, J.

"Yang mana dijanjikan bahwa setelah ditanda tangani oleh istrinya, maka dokumen itu akan diserahkan kembali ke Pak T. Nah artinya ketika dokumen itu diterima oleh Pak T, kan sudah ada tanda tangan J yang ditanda tangani di tempat lain, di waktu yang berbeda," lanjutnya.

Kuasa Hukum Helmut itu pun menduga jika W lah yang melakukan pemalsuan tersebut.

"Apakah mungkin Pak T yang memalsukan seperti itu? Ya nggak mungkin lah, dokumennya dibawa oleh W kok. Bisa jadi orang yang membawa dokumen itu yang memalsukan tanda tangan," tambahnya.

Baca Juga: Bagikan Bansos Beras, Pos Indonesia Targetkan Rampung Sebelum Idulfitri

Lebih lanjut, Rusdi pun meminta agar polisi jangan bermain-main dalam perkara ini.

"Karena sedikit demi sedikit udah mulai terkuak mana yang bener mana yang ngga bener. Hati-hati jangan mengambil suatu persoalan dari satu sisi kaca mata kuda. Ingat, masyarakat sudah mulai tahu permasalahan ini," ujarnya.

Bahkan baru-baru ini muncul dugaan upaya penyalahgunaan wewenang lembaga negara untuk menggunakan Jetty PT CLM yang saat ini masih dalam penyidikan.

"Ini jelas sudah abuse of power, menggunakan jetty PT CLM yang sebelumnya dinyatakan tidak berizin. Katanya tak berizin tapi malah dipakai untuk kepentingan jahat mereka," katanya.

Sementara itu, muncul sosok pria berinisial S yang disebut memiliki kedekatan dengan salah satu pentinggi di Polri terkait dengan kasus tersebut.

Rusdi mengatakan jika pria berinisial S itu sebelumnya berstatus sebagai pengacara Helmut dan dipercaya untuk menangani permasalahan PT Citra Lampia Mandiri.