Tanpa Intervensi 3,6 Juta Warga Indonesia Jatuh Miskin karena Covid-19

Saat ini, baru masing-masing 42,6% dan 44% peserta Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako yang tepat sasaran.

Untuk perhitungannya sendiri, garis kemiskinan yang digunakan bervariasi menurut provinsi, desa dan kota - bukan garis kemiskinan nasional yang ditetapkan sebesar Rp 425.250 per bulan per orang.

Kami menggunakan setidaknya empat variabel yang diduga mempengaruhi level konsumsi akibat adanya COVID-19:

• tingkat konsumsi saat ini, sebagai representasi untuk pendapatan
• laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor (pertanian, jasa, atau manufaktur), berdasarkan data internal BAPPENAS
• status pekerjaan berdasarkan proyeksi potensi pemecatan, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan
• akurasi penerimaan bantuan sosial dari pemerintah seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako dan Bantuan Sosial Tunai.

Keempat variabel ini akan menentukan level konsumsi seorang individu di akhir 2020. Apabila level konsumsi seseorang berada di bawah garis yang ditetapkan, maka orang tersebut masuk ke dalam kategori miskin.

Tingkat akurasi dari simulasi ini

Seluruh proyeksi ekonomi yang ada saat ini terkait pandemi COVID19 memiliki margin of error (batas kesalahan) yang cukup luas; sulit untuk bisa yakin terkait besarnya dampak dari pandemi yang sedang berlangsung.

Apabila pertumbuhan GDP mendekati angka dua digit yang negatif sebagaimana yang terjadi pada krisis keuangan 1998, misalnya, pengaruhnya terhadap kemiskinan bisa jadi jauh lebih besar dari yang dihasilkan oleh model ini.

Yang jelas, terlepas dari realita intervensi pemerintah maupun pertumbuhan ekonomi yang nanti akan terjadi, kemiskinan akan tetap meningkat untuk pertama kalinya secara bersamaan di dunia negara berkembang.

Hal ini termasuk Indonesia, setidaknya untuk jangka pendek.

Baca Juga: Motor Listrik Bertandatangan Jokowi Dilelang Untuk Donasi Covid-19

Dampaknya terhadap upaya penurunan kemiskinan

Pemerintah telah membuka secara luas diskusi mengenai dampak pandemi terhadap kemiskinan dan bahkan juga telah menyiapkan skenario pertumbuhan ekonomi nol persen.

Berbagai pelajaran dari kebijakan di masa lalu juga telah membuat kita lebih siap dalam perencanaan program penuntasan kemiskinan.

Namun, sukses atau tidaknya penekanan kenaikan kemiskinan akan tergantung pada kapasitas pemerintah daerah untuk secara efisien mengelola bantuan finansial dan program sosial, serta senantiasa memperbarui data orang miskin.

Bahkan untuk proyeksi BAPPENAS pada skenario pertumbuhan non-negatif untuk bisa terwujud, pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam tiga hal.

Pertama, rantai pasok lokal harus dijaga untuk mencegah kelangkaan pangan dan inflasi harga pangan.

Kedua, mengidentifikasi dan menyasar orang miskin baru yang muncul akibat pandemi, serta membantu mereka yang terdampak di sektor informal.

Ketiga, setelah berbulan-bulan menghadapi pembatasan aktivitas ekonomi dan terpaksa hidup dari bantuan sosial, program-program pemberdayaan ekonomi bagi mereka di sektor informal menjadi penting untuk membantu mereka kembali bekerja ketika ekonomi kembali bergerak.

Artikel ini sudah tayang di The Conversation.