Darurat Tsunami Digital, KPAI: 5 Juta Anak RI Akses Pornografi, 80 Ribu Terjerat Judi Online!

Suara.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis data mengkhawatirkan terkait paparan konten berbahaya di ruang digital pada anak.

Hingga April 2026, tercatat sekitar 80 ribu anak usia 8–10 tahun terindikasi terdampak judi online, sementara hampir 5 juta anak di Indonesia telah mengakses konten pornografi.

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra menyebut fenomena ini dipicu oleh lonjakan akses internet yang tidak terkendali pasca-pandemi Covid-19.

Ia bahkan mengibaratkan masifnya penggunaan internet pada anak seperti "tsunami" yang membawa ancaman serius.

“Pasca pandemi Covid-19, akses internet bagi anak meningkat drastis seperti tsunami. Dampaknya juga luar biasa, baik positif maupun negatif. Namun ancaman yang muncul tidak bisa diabaikan,” ujar Jasra dalam pernyataannya, Rabu (22/4/2026).

Selain jenis konten, durasi penggunaan gawai juga melampaui batas aman.

Rata-rata anak Indonesia kini menghabiskan waktu 5 hingga 7 jam per hari di depan layar. Kondisi ini mulai menunjukkan dampak klinis pada kesehatan fisik dan mental generasi muda.

Dokter keluarga Imelda Nainggolan mengungkap penggunaan gawai berlebihan memicu perubahan perilaku yang signifikan pada anak, seperti mudah marah dan penurunan kualitas tidur yang berdampak pada perkembangan otak.

“Anak yang terlalu lama berada di depan layar cenderung mengalami gangguan emosi, mudah marah, dan kualitas tidurnya menurun. Hal ini berdampak panjang pada perkembangan otak dan mental mereka,” jelas Imelda.

Baca Juga: Gelap Mata Demi 'Deposit' Judol: Pria di Makassar Bacok Istri dan Leher Sepupu hingga Tewas!

Ia menekankan bahwa pembatasan gawai oleh orang tua wajib dibarengi dengan pendampingan aktif dan penyediaan aktivitas alternatif bagi anak.

Intervensi Negara Lewat PP Tunas

Pemerintah sebenarnya telah mulai melakukan intervensi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Perlindungan Anak di Ranah Digital atau dikenal sebagai PP Tunas yang berlaku sejak 28 Maret 2026.

“Dengan adanya PP Tunas ini, kami memastikan anak siap dan aman ketika memasuki dunia digital,” ungkap Jasra.

Sebagai langkah nyata, sekitar 780 ribu akun milik anak yang dinilai berisiko telah dinonaktifkan secara sistem.

Namun, Jasra mengingatkan bahwa regulasi saja tidak cukup untuk membendung kompleksitas ancaman di dunia maya.

KPAI mendesak kolaborasi antara keluarga, masyarakat, dan pengembang platform digital untuk menciptakan ekosistem yang lebih aman.

“Perlindungan anak di dunia digital bukan hanya soal membatasi akses, tetapi memastikan mereka tumbuh sehat secara fisik, mental, dan sosial,” pungkasnya.