Ada Peran Koalisi Anti-Susi Pudjiastuti di Kabinet Jokowi Periode Kedua

Koalisi kemudian fokus untuk melobi politikus senior dan anggota parlemen, mengatur dan membiayai demonstrasi yang melawan Susi, serta menyerang Susi melalui pers atau media sosial.

Kombinasi dari tiga strategi terakhir ini membuahkan hasil dan mungkin berakhir pada keputusan Jokowi untuk tidak mengangkat Susi kembali.

Keberhasilan koalisi anti Susi ini terlihat ketika mereka bisa meyakinkan Jokowi untuk menunda larangan cantrang – sejenis penangkapan pukat – tanpa batas waktu tertentu. Padahal, semula cantrang sudah dilarang melalui Peraturan Menteri No. 2/2015 bersama dengan berbagai jenis jaring pukat lainnya karena dianggap sebagai praktik penangkapan ikan yang merusak.

Nelayan di seluruh Indonesia diberi waktu hingga 2018 untuk beralih ke metode penangkapan ikan alternatif, yang walaupun lebih ramah lingkungan, menghasilkan tangkapan yang lebih sedikit. Banyak nelayan di Jawa akhirnya melawan, dan dibiayai oleh anggota koalisi, untuk kemudian turun ke jalan dan melakukan protes.

Pada akhirnya, Jokowi bertemu dengan para perwakilan nelayan tersebut pada awal 2018. Ia kemudian langsung menginstruksikan Susi untuk memperpanjang masa transisi di Jawa tanpa batas waktu.

Perubahan aturan itu merusak citra politik Susi, yang berulang kali mengatakan bahwa pelarangan itu sudah bersifat final.

Sikap tanpa krompromi Susi

Hengkangnya Susi dari kabinet kedua Jokowi juga dipicu oleh ketidakmampuan - atau keengganan - dia untuk membangun koalisi sendiri untuk mendukung visi dan tindakannya.

Susi memadukan kebijakannya dengan gaya kepemimpinan sebagai sosok ‘wanita kuat’, yang merasa paling ‘benar sendiri’ yang akhirnya membuatnya terisolasi. Ini berakar dari kepribadian yang ia tunjukkan pada publik bahkan sebelum menjadi menteri, sebagai orang luar yang tidak tertarik pada kekuasaan.

Baca Juga: Susi Pudjiastuti Buka Lowongan Pekerjaan, Ini Persyaratan Lengkapnya

Susi berusaha menjalin hubungan langsung dengan masyarakat dengan memanfaatkan apa yang dianggap orang lain sebagai kelemahan: sosok wanita dalam dunia milik pria; orang yang putus sekolah yang akhirnya berhasil; pebisnis yang sukses; dan seorang nenek yang merokok, bertato, dan berbicara secara terus terang.

Persona ini sangat disukai oleh masyarakat umum tetapi berkontribusi pada pengasingan Susi di dalam dan luar kementerian.

Dalam Kementerian Perikanan dan Kelautan, Susi memusatkan pengambilan keputusan hanya pada dirinya dan sejumlah individu tertentu. Perbedaan pendapat tidak ditoleransi dan dihukum dengan pemecatan atau penggantian. Dalam jangka panjang, hal ini memperburuk kementerian yang memang sudah terpecah - dengan banyak pejabat yang meragukan prioritas dan pendekatan Susi - dan perlahan-lahan memberi alasan pada banyak pihak untuk bergerak melawan Susi.

Pendekatannya memutus hubungan baik dengan banyak pelaku yang secara historis terlibat dalam industri perikanan, termasuk sejumlah asosiasi perikanan dan para peneliti kelautan dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

Susi membersihkan kementeriannya dari para alumni IPB - penyumbang tetap staf di Kementerian Perikanan dan Kelautan - yang dinilai terlalu dekat dengan mantan menteri Rohmin Dahuri. Rohmin sendiri adalah alumni IPB yang hingga kini masih punya pengaruh dan rutin mengkritik kebijakan Susi.

Susi mengelompokkan berbagai aktor ini sebagai anggota mafia perikanan - sesuatu yang tidak dapat bisa dikonfirmasi dalam penelitian saya - dan akhirnya mengasingkan mereka.

Kelompok seperti Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) pada awalnya sangat mendukung pendekatan Susi karena mereka diberi jalur untuk mempengaruhi kebijakan melalui berbagai komisi seperti Komisi Tuna dan Komisi Udang.

Namun, melewati pertengahan masa jabatannya, mereka merasa frustrasi dengan fokus Susi yang “berlebihan” pada penangkapan ikan ilegal sehingga mengorbankan kesejahteraan nelayan.

Isolasi politik Susi menjadi semakin jelas setelah pertikaiannya dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada awal 2018. Mereka meminta Susi Pudjiastuti untuk menghentikan peledakan kapal dan fokus pada pengembangan industri perikanan.

Artikel ini sebelumnya tayang di The Conversation.