Suara.com - Lebih dari 1.200 kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dilaporkan setelah menerima suntikan vaksin Covid-19 Moderna per 10 Januari lalu, dengan 10 kasus di antaranya ditetapkan sebagai anafilaksis.
Laporan tersebut dikeluarkan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control and Prevention/CDC) Amerika Serikat (AS) pada Jumat (22/1), dilansir laman Xinhua, Minggu (24/1/2021).
Badan pengawas obat dan makanan AS, Food and Drug Administration (FDA), memberikan Otorisasi Penggunaan Darurat untuk vaksin Covid-19 Moderna pada 18 Desember 2020. Vaksin tersebut disuntikkan dalam dua dosis dengan selang satu bulan.
Menurut CDC, hingga 10 Januari, sebanyak 4.041.396 dosis pertama vaksin Covid-19 Moderna dilaporkan telah diberikan kepada para penerima di AS.
Laporan adanya 1.266 kasus KIPI setelah menerima suntikan vaksin Covid-19 Moderna telah diserahkan ke Sistem Pelaporan KIPI.
Dari 1.266 kasus KIPI, sebanyak 108 di antaranya diidentifikasi untuk ditinjau lebih lanjut sebagai kemungkinan kasus reaksi alergi yang parah, termasuk anafilaksis.
Anafilaksis merupakan reaksi alergi yang mengancam nyawa. Reaksi ini jarang terjadi setelah vaksinasi, dan biasanya gejalanya akan timbul dalam hitungan menit hingga jam.
"Di antara kasus-kasus itu, 10 di antaranya ditetapkan sebagai anafilaksis. Angka tersebut setara dengan 2,5 kasus anafilaksis per satu juta dosis vaksin Covid-19 Moderna yang diberikan," kata CDC.
Median interval dari penerimaan vaksin hingga munculnya gejala reaksi adalah 7,5 menit. CDC mendesak tempat-tempat vaksinasi Covid-19 untuk mematuhi pedoman CDC, termasuk melakukan penapisan (screening) terhadap penerima untuk kontraindikasi dan tindakan pencegahan.
Baca Juga: Indonesia Keliru Tak Utamakan Orang Lanjut Usia untuk Vaksin COVID-19
Juga, memiliki persediaan dan jumlah staf yang diperlukan untuk mengatasi anafilaksis, menerapkan periode pemantauan pascavaksinasi yang direkomendasikan, serta mengobati secepatnya kasus-kasus dugaan anafilaksis dengan suntikan epinefrin intramuskular.
Berita Terkait
-
Ratusan Tenaga Kesehatan Batal Divaksin Covid-19
-
11.100 Jiwa Nakes di Kabupaten Tangerang Akan Divaksin Senin Besok
-
547 Tenaga Kesehatan Pelalawan Riau Disuntik Vaksin, Begini Efek Sampingnya
-
Vaksinasi Putaran Pertama Molor, Dinkes Sleman Hadapi Masalah Ini
-
Telah Diproduksi, Bio Farma Bakal Kirim 4 Juta Dosis Vaksin Sinovac ke BPOM
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- Sunscreen Apa yang Bisa Memudarkan Flek Hitam di Wajah? Ini 9 Rekomendasi Terbaiknya
- PJJ Jakarta 18 Agustus 2026 Besok: Berlaku untuk Sekolah Negeri-Swasta, ASN Boleh WFH 50 Persen
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Promo Mr. DIY, Dapatkan Cashback 45 Persen dengan QRIS BRImo
-
Indonesia Bisa Tiru! Begini Cara Pemkot Seoul Hadapi Gelombang Panas yang Mematikan
-
Perempuan Belanda Ini Kritik Pedas Pemain Keturunan Indonesia, Ada Apa?
-
Dari Paskibraka hingga Penerjun, Prabowo Jamu Petugas Upacara HUT RI di Hambalang
-
PHR Zona 4 Perkuat Budaya HSSE, Keselamatan Kerja Jadi Prioritas Operasi Hulu Migas
-
Bukan Klaim! KPK Punya Bukti Kerugian Negara Rp622 Miliar di Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Tak Hanya Muara Enim! KPK Temukan Pola Lobi BPK Demi WTP di PALI dan Empat Lawang
-
Kuota Internet Tak Lagi Hangus, Siapa yang Harus Menanggung Beban Biaya dan Kapasitas Jaringan?
-
Senjata Canggih Tak Cukup Jaga Kedaulatan RI! Ada 3 Hal yang Wajib Diperkuat Prabowo
-
Pelabuhan Diminta Seaman Bandara, DPR Dorong Pemisahan Kapal Barang dan Penumpang