Jika Terbukti China Retas BIN, Pemerintah Harus Layangkan Protes Resmi

Suara.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah untuk mengajukan protes resmi ke pemerintah China jika terbukti para peretas dari negeri tirai bambu tersebut membobol serta meretas 10 kementerian dan lembaga, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN).

"Bila ditemukan ini spionase yang direncanakan, Pemerintah Indonesia perlu melakukan protes kepada Pemerintah China," kata Sukamta seperti dilansir dari Antara, Senin (13/9/2021).

Politikus PKS itu juga mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan pola yang ada, yakni dugaan peretasan oleh para hacker yang disponsori Tiongkok terhadap negara-negara yang justru merupakan mitra ekonominya.

"Indonesia bekerja sama dengan China di bidang ekonomi, namun menjadi aneh ketika data-data strategis di kementerian dan lembaga disasar oleh peretas China. Apakah ini murni peretasan untuk tujuan prestise dan ekonomis bagi nama kelompok peretas ataukah peretasan ini terjadi secara terstruktur dengan tujuan selain ekonomi," tutur Sukamta.

Karenanya Sukamta meminta dilakukan evaluasi, kemudian pembenahan tata kelola data dan dunia siber di Indonesia secara menyeluruh.

"Pengamanan situs dan data di Indonesia harus diseriusi oleh pemerintah. Kasus pembobolan jutaan data telah berulang kali terjadi," ucap dia menegaskan.

"Bobolnya data kementerian dan lembaga harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah khususnya BSSN dan Kominfo untuk menjaga dan melindungi dunia siber kita," kata lanjut dia.

Sebelumnya diberitakan bahwa sebuah kelompok peretas yang dikenal dengan nama Mustang Panda telah membobol sejumlah kementerian dan lembaga di Indonesia. Salah satu yang disasar adalah BIN.

Laporan yang merupakan hasil temuan Insikt Group itu menmukan bahwa peretas, yang diyakini berkaitan erat dengan Beijing itu, menanam software PlugX dalam jaringan komputer pemerintah.

Baca Juga: Jangan Anggap Remeh Laporan Peretasan BIN oleh Hacker China

Peretasan ini sudah dilaporkan ke pemerintah Indonesia pada Juni dan Juli lalu. Sayang, tidak ada tanggapan dari pemerintah terhadap peringatan tersebut.