Kominfo Akan Perluas Program Smart City pada 2022

Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana mendorong perluasan smart city di Indonesia pada 2022, demikian dikatakan kata juru bicara Kominfo, Dedy Permadi, dalam keterangan pers, Jumat (30/12/2021).

"Di tahun 2021, terdapat tambahan sebanyak 48 Kabupaten/Kota di Kawasan Pariwisata Nasional dan Ibu Kota Negara Baru yang mengikuti program Gerakan Menuju Smart City dan telah menyelesaikan masterplan kota cerdas melalui pendampingan oleh Kementerian Kominfo," kata dia seperti dilansir dari Antara.

Pada 2020, Kominfo mendampingi 98 kabupaten dan kota di Indonesia untuk mengembangkan program kota pintar. Secara total, kementerian sudah mengadakan pendampingan untuk program smart city bagi 146 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Selain itu, tahun depan Kominfo juga akan mulai membangun Pusat Data National Pemerintah atau Government Cloud.

"Kami juga menargetkan peletakan batu pertama Pusat Data Nasional (PDN) Pemerintah (Government Cloud) pertama di Bekasi di tahun 2022," kata Dedy.

Sambil melaksanakan pra-pembangunan Pusat Data Nasional tahun ini, Kominfo sudah mengoperasikan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS.

"Saat ini Pusat Data Nasional Sementara telah memfasilitasi penyimpanan data bagi beberapa aplikasi untuk penanganan COVID-19, seperti PeduliLindungi, SiLacak, PCare, dan juga PDNS dimanfaatkan untuk penyimpanan data 223 Instansi Pemerintahan Pusat dan Daerah," kata Dedy.

Tata kelola Pemerintahan Digital atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menghadapi berbagai tantangan, seperti integrasi dan interoptabilitas data dan sistem elektronik agar tata kelola bisa lebih efisien.

Menurut Dedy, dengan penguatan tata kelola, pemutakhiran teknologi dan terobosan baru, tantangan ini mulai bisa dihadapi secara lebih baik.

Baca Juga: Kominfo Tambah dan Refarming Frekuensi Demi Internet 5G di 2021

Kominfo merupakan Government Chief Technology Officer dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.