Suara.com - Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan bahwa pembuat kebijakan perlu menggunakan berbagai macam sumber sains agar aturan yang dikeluarkan memiliki kekuatan.
"Dalam membuat kebijakan perlu menggunakan berbagai macam sumber, baik bersifat ilmiah maupun yang mempertimbangkan aspek demografi karena rakyatlah yang menjalankan kebijakan," ujar Satryo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (23/3/2022).
Menurut dia perlu intervensi mengenai kesadaran akan pentingnya sains. Kemudian, setelah sains dianggap penting, perlu ada intervensi agar masyarakat paham tentang literasi ilmiah.
Ia menambahkan, intervensi bukan hanya untuk masyarakat umum tapi justru untuk para pemimpin, pembuat kebijakan.
"Ketidakpahaman mengenai sains dan literasi sains yang rendah mengakibatkan sains dianggap tidak ada manfaatnya sehingga tidak punya kekuatan dalam membuat kebijakan," tuturnya dalam webinar bertema Pelibatan Pemerintah Indonesia dan Komunitas dalam Knowledge to Policy selama Pandemi.
Di samping itu, lanjut dia, pembuatan kebijakan juga perlu mengedepankan hak asasi manusia agar mengena dan sesuai dengan masyarakat.
Sementara itu, Professor of Law and Regulation, School of Regulation and Global Governance, Australian National University (ANU), Veronica Taylor mengatakan Indonesia adalah negara besar dengan sumber daya yang beranekaragam. Namun, hasil pembangunannya tidak merata.
"Di Australia, kami mengalami hal yang sama. Sumber-sumber daya ini harus bisa sama rata secara nasional sehingga kapasitas nasional bisa terangkat bersama," katanya.
Di Australia, lanjut dia, ketika sebuah lembaga menerima pendanaan riset, maka lembaga tersebut harus bekerja sama dengan daerah setempat di tempat kajian. Pemerintah harus bisa membagi berdasarkan karakter geografi.
"Indonesia punya talent yang bagus. Ini dapat diatur sehingga mitra kerja pemerintah bisa sama rata dan bisa berkolaborasi lebih baik," katanya. [Antara]
Berita Terkait
-
Novel "Trex": Ketika Implan Otak Menjadi Awal Sebuah Konspirasi
-
Eksplorasi Batas Sains dan Kedalaman Empati dalam Film Project Hail Mary
-
Saat Sains Jadi Fondasi Kecantikan, Riset di Balik Produk yang Dipakai Jutaan Orang
-
Menolak Main Medsos, Anak Detektif Jubun Ini Pilih Dalami Sains dan Bermimpi Jadi Ilmuwan
-
Film Colony dan Kaitannya dengan Sains yang Hilang Nurani dan Moralitas
Terpopuler
- Guru Besar UII: Publik Tak Cukup Tuntut Maaf, Layak Layangkan Mosi Tidak Percaya pada Prabowo
- Sayembara Rp10 Juta Dedi Mulyadi Dikritik UGM, Dinilai Cermin Gagalnya Negara Jamin Keamanan
- Tak Terima Disita, Pemilik Emas dan Uang Sitaan Kejagung di Kasus Febrie Bakal Ajukan Praperadilan
- Serum Viva untuk Flek Hitam Warna Apa? Ini 2 Varian Terbaiknya
- 5 Rekomendasi Parfum Aroma Vanilla di Alfamart, Wangi Mewah Tahan Lama untuk Harian
Pilihan
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
-
Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
-
Penjaga Rumah Febrie Adriansyah Ditemukan Tewas, Mulut dan Hidung Berbusa
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
Terkini
-
Kobaran Api Kepung Hutan Gunung Jati
-
Deepfake AI Teror Mahasiswi PTN di Solo, Polisi Kantongi Profil Terduga Pelaku
-
Penjualan Semen SIG Tembus 18,27 Juta Ton, Naik 5,6% di Tengah Persaingan Ketat
-
Anggaran Militer Melejit Rp187 T, Kabinet Bayangan: Mau Perang dengan Korbankan Demokrasi?
-
Siap-Siap! Jatim Usulkan 2.100 Kursi CPNS 2026, Ini Bocoran Jadwalnya
-
IHSG dan Rupiah Melemah Usai Perry Warjiyo Mundur, Gubernur BI Buka Suara
-
Minat Investor Asing Akuisisi Bank Indonesia Masih Tinggi, Proses Merger BPR/BPRS Terus Bertambah
-
Menolak Punah: Komunitas Menjadi Benteng Utama Karya Musik dan Buku Indie
-
Karnaval Tanpa Dentuman: Pemkot Malang Tegas Larang Sound Horeg di HUT RI
-
Profil Joshua Baker Adik Mitchell Baker yang Bela Hong Kong, Bisa Dinaturalisasi Jadi WNI?