Pemerintah Dorong Pembahasan Ekonomi Digital di G20

Suara.com - Pemerintah Indonesia mendorong pembahasan dan peningkatan konsensus di tingkat global untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi digital yang pesat melalui gelaran Presidensi G20 Indonesia.

"Sebagai Presidensi G20 tahun ini melalui kepemimpinan pertama Kelompok Kerja Ekonomi Digital G20, Indonesia mempromosikan tema mencapai pemulihan yang tangguh," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, saat acara virtual High Level Dialogue: Towards Digital and Data Governance for All UNCTAD e-Commerce Week, Selasa (26/4/2022).

Presidensi G20 Indonesia memiliki forum Digital Economy Working Group untuk membahas isu seputar ekonomi digital. Presidensi G20 Indonesia mendorong komunalitas untuk menumbuhkan kesadaran global akan pentingnya konektivitas jaringan fisik dan interkonektivitas sosial, serta keamanan digital.

DEWG mengusung tiga isu prioritas, yaitu konektivitas dan pemulihan pascapandemi COVID-19, keterampilan digital dan literasi digital, dan aliran data bebas dengan kepercayaan dan arus data lintas batas.

Melalui isu prioritas pertama, Indonesia mengusulkan kepada negara anggota G20 untuk mengakui peningkatan konektivitas digital dan kerja sama mewujudkan manusia secara digital melalui jaringan konektivitas.

"Hal ini selanjutnya dapat membantu menciptakan kewirausahaan digital dan bisnis untuk tetap inovatif, dan tangguh di era ekonomi digital yang ekspansif. Penekanan pada konektivitas digital yang paling penting," kata Johnny.

Presidensi Indonesia mengajak negara anggota merumuskan Tooklit G20 untuk isu keterampilan dan literasi digital. Toolkit G20 adalah ukuran keterampilan dan literasi digital.

Indonesia mendorong toolkit tersebut sebagai kerangka kerja untuk mengukur berbagai tingkat literasi dan keterampilan digital, termasuk keterampilan terkait teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Melalui toolkit tersebut, akan ada tiga tingkat literasi dan keterampilan digital, yaitu keterampilan digital dasar, menengah dan lanjutan.

Baca Juga: Keterjangkauan Akses Internet oleh Anak Muda Jadi Penghambat Pengembangan Ekonomi Digital

Menteri Plate menyatakan Indonesia berada di peringkat 66 dalam indeks internet inklusif pada 2021. Indonesia memiliki skor 3,49 dari skala 5 untuk kategori literasi digital.

"Menyadari angka-angka tersebut, kami berupaya untuk memajukan pengembangan area ini melalui berbagai program dan inisiatif dalam upaya menjembatani kesenjangan digital guna memperkaya pembahasan isu-isu prioritas Pokja Ekonomi Digital G20," kata Johnny.

Dalam isu prioritas ketiga, yaitu arus data lintas negara, Indonesia menggarisbawahi arti pentingnya tata kelola data di tingkat internasional. Kebutuhan untuk berkolaborasi dalam tata kelola data lintas batas sudah mendesak, menurut Menteri Johnny.

Dalam hal itu, Indonesia mempromosikan empat prinsip utama pengelolaan arus data lintas batas global yaitu lawfullnes, fairness, transparancy, dan reciprocity.

"Selama jadwal pertemuan, kami mengusulkan para anggota untuk mendiskusikan dan mengeksplorasi komunalitas mengenai masalah ini. Mengingat dinamika pertemuan kelompok kerja ekonomi digital pertama, Indonesia mengharapkan diskusi konstruktif untuk mencari komunalitas yang baik diantara negara-negara anggota G20. Indonesia terus berupaya mengatasi masalah ini baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang," kata Johnny.

UNCTAD e-Commerce Week merupakan forum untuk membahas peluang dan tantangan pembangunan yang terkait dengan ekonomi digital. Dalam forum tersebut, terdapat Dialog Tingkat Tinggi untuk mendengarkan perspektif dari pemerintah, pemimpin bisnis dan akademisi untuk memastikan lonjakan data digital membawa manfaat bagi masyarakat. [Antara]