Perang Judi Online Dimulai Pemerintah Indonesia Minggu Ini

Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan kalau satuan tugas atau satgas judi online akan dibentuk dalam waktu dekat.

Menkominfo mengaku kalau selama ini sudah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto selaku koordinator satgas judi online.

"Tadi Pak Hadi dengan saya bantu karena itu komandonya di Menko Polhukam, karena ini melibatkan lintas kementerian lembaga ya. Ada Kementerian Luar Negeri, PPATK, OJK," kata Budi Arie saat ditemui di Tapos, Depok, Jawa Barat pada Selasa (7/5/2024).

Ia juga memastikan kalau satgas judi online bakal segera diumumkan. Mereka akan perang melawan judi online mulai pekan ini.

"Harusnya minggu ini, tenang saja. Tadi sudah diomongin sama Pak Presiden dan Pak Hadi," timpal dia.

Bulan lalu Budi Arie mengaku kalau Pemerintah sudah menyiapkan satgas khusus untuk memberantas judi online di Indonesia.

Rencananya, satgas ini akan bekerja dalam waktu sepekan ke depan dan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto.

"Jadi dalam waktu seminggu, Pak Presiden sudah menyampaikan. Nanti dikoordinasikan oleh Pak Menko Polhukam," ungkap Budi Arie di Kantor Kominfo, Jumat (19/4/2024).

Menurut Budi Arie, koordinasi dilakukan oleh Menko Polhukam karena satgas ini terdiri dari lintas kementerian dan lembaga. Lebih lagi satgas itu juga akan melakukan penegakan hukum.

Baca Juga: Direstui Kominfo, Smartfren Siap Merger dengan XL Axiata

Ia menjelaskan, cara menyelesaikan judi online di Indonesia harus dilakukan dalam tiga unsur yakni komprehensif, integral, dan holistik.

"Jadi penyelesaiannya harus, istilahnya ada tiga nih, komprehensif, integral, dan holistik, untuk mengatasi perang dan darurat judi online," imbuhnya.

Sejauh ini Kementerian Kominfo sudah melakukan blokir atau takedown 1,6 juta konten judi online selama delapan bulan Budi Arie menjabat. Namun dia mengakui kalau blokir situs masih belum cukup untuk memberantas judi slot.

"Harus ada tindakan lain, pemblokiran rekeningnya, terus juga bagaimana penegakan hukumnya, karena kita harus melindungi rakyat kita, rakyat kecil dari pengaruh negatif judi online," beber dia.

"Kasihan kan, tahun ini saja sudah ada empat orang bunuh diri akibat judi online. Kita harus lindungi rakyat kita, dan tugas negara itu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan rakyat," katanya lagi.

Budi Arie menuturkan, pemberantasan darurat judi online ini dilakukan oleh sejumlah pihak yang mencakup Kementerian Kominfo, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kepolisian, dan Kejaksaan.

Adapun tugas Kemenkominfo sendiri adalah memblokir situs ataupun konten judi online. Sedangkan fungsi OJK adalah memblokir rekening. Sedangkan aparat penegak hukum adalah pihak yang menindak pelaku judi online.

"Jadi harus semuanya terlibat. Kalau pemberantasan judi online itu enggak bisa Kominfo saja. Enggak bisa. Kami cuma takedown saja," pungkasnya.