Efisiensi Anggaran Prabowo, BMKG Jamin Alat Pemantau Gempa Bumi dan Tsunami Tak Terdampak

Suara.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengklaim kalau efisiensi anggaran yang diperintah Presiden RI Prabowo Subianto tidak berdampak pada layanan publik.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati memastikan kalau layanan seperti informasi cuaca, iklim, serta deteksi gempa bumi dan potensi tsunami tetap berjalan maksimal selama 24 jam untuk menjangkau seluruh masyarakat.

"Meskipun anggaran BMKG mengalami efisiensi, BMKG berkomitmen untuk terus memberikan layanan publik 24/7 tanpa henti. Informasi ini dapat diakses di seluruh portal layanan informasi BMKG dan media sosial resmi BMKG," katanya, dikutip dari situs BMKG, Jumat (14/2/2025).

Dwikorita pun memaparkan rincian penggunaan anggaran untuk operasional layanan publik BMKG. Dana tersebut terbagi ke dalam 14 kegiatan utama termasuk pengelolaan database BMKG, pengelolaan jaringan komunikasi, serta pendanaan operasional BMKG yang beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu.

Selain itu, program dukungan manajemen juga tetap dialokasikan untuk gaji pegawai BMKG. Mereka juga memasukkan pengelolaan perkantoran guna menjamin keberlanjutan operasional, termasuk pemeliharaan jaringan listrik dan perangkat penunjang lainnya.

Dwikorita menegaskan bahwa keberlanjutan layanan informasi cuaca, gempa bumi, dan tsunami tetap menjadi prioritas utama.

Beberapa kegiatan strategis seperti pengelolaan gempa bumi dan tsunami serta layanan informasi iklim terapan pun tetap dipertahankan BMKG.

“Program Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, Sekolah Lapang Gempa Bumi, dan Sekolah Lapang Iklim tetap kami pertahankan,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menegaskan pentingnya menjaga perawatan sistem peringatan dini (early warning system) dan layanan publik BMKG.

Baca Juga: Instruksi Prabowo ke Kepala Daerah: Tidak Perlu Pikirkan MBG, Lebih Baik Perbaiki 330 Ribu Sekolah

“BMKG jadi hal-hal yang prinsip, terkait dengan perawatan early warning system misalnya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik, pelayanan publik, informasi cuaca, kemudian peringatan dini dan seterusnya, memang itu tidak boleh disentuh," timpal dia.

"Kita berharap pemerintah memperhatikan itu secara serius ya, sehingga BMKG ini tetap dapat memberikan informasi-informasi penting dalam rangka keselamatan kita semua manakala terjadi bencana dan seterusnya, peringatan cuaca dan seterusnya,” tegasnya lagi.