Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto meminta kepada para kepala daerah untuk tidak perlu memikirkan soal Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia justru meminta mereka untuk fokus memperbaiki sekolah-sekolah di daerah masing-masing.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Diketahui, kepala daerah dari KIM turut diundang Prabowo dalam acara tersebut.
"Lebih baik para Gubernur, ada dana perbaiki sekolah-sekolah. Kita punya sekolah 330.000 sekolah," kata Prabowo, Jumat (14/2/2025).
Prabowo sekaligus mengimbau partai-partai di KIM untuk menggencarkan perbaikan sekolah di daerah masing-masing dan tak perlu menyelenggarakan seminar-seminar.
"Rakyat perlu mitigasi rakyat perlu pupuk, rakyat perlu bibit, sekolah diperbaiki. Gak usah seminar lagi," kata Prabowo.
Tak Perlu Terlibat MBG
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menyarankan agar kepala daerah tidak perlu terlibat dalam program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikam dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Meski begitu, Prabowo meminta agar pemerintah daerah mempersiapkan infrastruktur untuk Badan Gizi Nasional (BGN).
"Ya tadi disarankan agar kepala daerah, gak usah ikut terlibat dalam makan bergizi tapi mempersiapkan infrastruktur untuk Badan Gizi Nasional," kata Dadan usai acaea silaturahmi KIM di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).
Baca Juga: Prabowo Paparkan Tujuan Efisiensi di Hadapan KIM, Tegaskan Pelayanan Publik Tak Bakal Terganggu
Dadan menjelaskan infrastruktur yang dimaksud berupa bangunan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Menyiapkan infrastruktur seperti bangunan SPPG," kata Dadan.
Sementara itu terkait anggaran BGN yang terkena pangkas sekitar Rp200 miliar, Dadan menyampaikan alasannya.
"Ada penghematan untuk pembelian lahan karena bisa pinjam pakai," kata Dadan.
Berita Terkait
-
Ungkap Apa yang Dimau Rakyat, Prabowo Minta Pejabat Kesampingkan Dendam
-
Prabowo Tegaskan Efisiensi Tak Berimbas ke Sektor Pendidikan dan Pemotongan Gaji ASN
-
Sarankan Kepala Daerah Tak Terlibat Program MBG, Prabowo Hanya Minta Siapkan Infrastruktur SPPG
-
BEM SI Lakukan Konsolidasi di Kantor ICW, Tolak Efisiensi Anggaran Pendidikan Era Prabowo!
-
Prabowo Paparkan Tujuan Efisiensi di Hadapan KIM, Tegaskan Pelayanan Publik Tak Bakal Terganggu
Terpopuler
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- 6 Smartwatch di Bawah Rp1 Juta, Fitur Premium untuk Aktivitas Sehari-hari
- Kata Anak Pinkan Mambo Usai Tahu Sang Ibu Ngamen di Jalan: Downgrade Semenjak Nikah Sama Suaminya
Pilihan
-
Tragedi Gas Maut di TB Simatupang: 4 Nyawa Melayang dalam Toren, Proyek 8 Lantai Kini Senyap
-
Akses Jalan Diblokir, Warga Kepung Pesantren Darul Istiqamah Maros
-
Brady Ebert Bekas Gitaris Turnstile Ditangkap Terkait Kasus Percobaan Pembunuhan
-
Tak Ganggu Umat Muslim, Pihak Yayasan Pastikan Rumah Doa Jemaat POUK Tesalonika Jauh dari Masjid
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
Terkini
-
3 Personel UNIFIL RI Terluka Lagi di Lebanon, Kemlu: Serangan Berulang Ini Tidak Dapat Diterima!
-
Mendagri Tito Kerahkan Praja IPDN, Percepat Pemulihan Permukiman Terdampak Bencana
-
Wujudkan Jakarta Terintegrasi, Pramono Wajibkan Gedung di Atas 4 Lantai Koneksi CCTV ke Pemprov
-
Ditetapkan Sebagai Tersangka, Dittipideksus Bareskrim Cekal Founder PT DSI
-
Tragedi Gas Maut di TB Simatupang: 4 Nyawa Melayang dalam Toren, Proyek 8 Lantai Kini Senyap
-
Mediasi Buntu, Iran Tolak Mentah-mentah Tawaran Gencatan Senjata AS
-
Jenguk 72 Siswa di Jaktim yang Keracunan Makanan, Pramono: Kondisinya Mulai Stabil
-
Tragis! Niat Cari Makan, Karyawan Laundry Tewas Tersambar KRL di Pancoran
-
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Said Abdullah Desak PBB Seret Israel ke Mahkamah Pidana Internasional
-
Perkuat Hak Saksi dan Korban, Komisi XIII DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU PSDK dengan 491 DIM