Pusat Data Nasional Pertama Indonesia Akan Diuji Coba Juni 2025

“Setelah terbangun diharapkan PDN ini akan bisa berfungsi sebagai konsolidasi data dan interoperabilitas data yang selama ini digunakan melalui 27.000 server tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga akan ada efisiensi pengelolaan pusat data untuk mendukung peningkatan layanan e-government, dan menghasilkan Satu Data Indonesia guna pengambilan keputusan berbasis data yang akurat,” jelas Menkominfo Johnny G Plate saat peresmian PDN-1 pada 9 September 2022 lalu.

Menurut Plate, pembangunan PDN ini telah melalui proses panjang mulai dari tahap negosiasi dan diskusi pembiayaan. Sehingga diputuskan konsep pembiayaannya antar pemerintah Indonesia dan Perancis.

Selain itu juga telah melalui proses diskusi teknis yang menyeluruh untuk memastikan pembangunannya dilakukan dengan standar tinggi.

“Diskusinya berlangsung di masa Covid antar negara (Perancis dan Indonesia). Ini bukan persoalan gampang, tantangan besar ini berhasil kita lalui, sehingga hari ini tersedia pembiayaannya dan memungkinkan kontrak berjalan efektif,” tuturnya.

Pemilihan kawasan industri Deltamas sebagai lokasi pertama pembangunan PDN juga telah melalui studi komprehensif, termasuk studi 100 tahun terakhir.

Oleh Karena itu Menkominfo meminta pengelola kawasan bisa memberikan dukungan karena akan menjadi cloud computing area, area industri tingkat tinggi.

Lebih lanjut, Menkominfo menjelaskan pembiayaan proyek ini dibangun dengan skema G-to-G financing, yaitu bantuan dari pemerintah Prancis sebesar 85 persen dan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa rupiah murni sebesar 15 persen.

Pusat Data Nasional integrasikan Seluruh Data Pemerintah

Pemerintah saat ini memiliki 27.000 lebih aplikasi yang datanya tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dengan adanya PDN seluruh data pemerintah akan disimpan dalam satu tempat.

Baca Juga: World App Buka Suara usai Komdigi Bekukan Izin Operasional di Indonesia

Di sisi anggaran, menurut Menkominfo Plate, kehadiran PDN dapat menghemat APBN. Disebutkan saat ini ada 2.700 pusat data dalam lingkup pemerintah yang sebagian besar memakai ruang server berbiaya besar setiap tahun. Kehadiran PDN akan menggantikan ribuan pusat data tersebut.

Sementara Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo saat itu, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, 27.000 lebih aplikasi dan 2.700 pusat data pemerintah tersebut dinilai jumlah yang sangat besar sehingga sulit untuk dikelola dan diintegrasikan.

“Oleh karena itu, PDN memiliki peran penting untuk memperkuat dan mengoptimalkan tata kelola data pemerintahan berbasis digital (e-governance) menjadi lebih efisien,” kata Dirjen Semuel.