Tekno / Internet
Kamis, 05 Februari 2026 | 14:17 WIB
Potret Jeffrey Epstein. (US Department of Justice)
Baca 10 detik
  • Epstein Files, kompilasi email Jeffrey Epstein, memuat diskusi intelijen mengenai sejumlah Presiden Indonesia.
  • Presiden Sukarno dibahas terkait gerakan Non-Blok serta upaya penggulingan oleh pemerintahan Eisenhower AS.
  • Suharto disebut sebagai "bagman" kepentingan bisnis AS yang didukung dalam invasi Timor Timur 1975.
Presiden Soeharto (Wikipedia)

Presiden RI yang kedua ini disebut-sebut dalam enam file. Kebanyakan file tersebut merupakan bahan analisis sejarah oleh circle-nya Epstein, yang mirisnya juga disertai pernyataan bernada nyinyir.

Pada file Epstein dengan kode EFTA00853147, yang menggunakan dokumen kajian sejarah yang ditulis oleh Andy Piascik tahun 2015 sebagai lampiran, presiden yang kerap disebut Pak Harto ini dianggap sebagai "bagman" Amerika Serikat.

"Near the end of his time in office, Kissinger and his new boss Gerald Ford pre-approved the Indonesian dictator Suharto's invasion of East Timor in 1975, an illegal act of aggression again carried out with weapons made in and furnished by the US. Suharto had a long history as a bagman for US business interests; he ascended to power in a 1965 coup, also with decisive support and weapons from Washington, and undertook a year-long reign of terror in which security forces and the army killed more than a million people (Amnesty International, which rarely has much to say about the crimes of US imperialism, put the number at 1.5 million)."

Atau jika diterjemahkan, maka sebagai berikut:

"Menjelang akhir masa jabatannya, Kissinger dan bos barunya, Gerald Ford, menyetujui invasi diktator Indonesia Suharto ke Timor Timur pada tahun 1975, sebuah tindakan agresi ilegal yang sekali lagi dilakukan dengan senjata buatan dan dipasok oleh AS. Suharto memiliki sejarah panjang sebagai "kurir" kepentingan bisnis AS; ia naik ke tampuk kekuasaan dalam kudeta tahun 1965, juga dengan dukungan dan senjata yang menentukan dari Washington, dan melakukan pemerintahan teror selama setahun di mana pasukan keamanan dan tentara membunuh lebih dari satu juta orang (Amnesty International, yang jarang berkomentar banyak tentang kejahatan imperialisme AS, menyebutkan angka tersebut sebesar 1,5 juta)."

3. Megawati Soekarnoputri

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. [Foto: Tim Media PDIP]

Nama Presiden RI kelima, Megawati, disebut sekali di Epstein Files. Konteksnya adalah, pada 2014, dokumen berkode EFTA01466463 tersebut berisi analisis peluang Joko Widodo untuk maju sebagai presiden. Namun, PDI-P, partai penyokong Jokowi, dianggap "pro kiri" sehingga bikin investor (dalam konteks ini adalah investor dari pihak barat) menjadi ragu.

"There is also risk that he (Jokowi) will be under pressure to implement policies to appease the PDI-P party when in power, which is headed by former President Sukarno's daughter, Megawati, and has nationalist and leftist tendencies, which could worry some investors."

Begini terjemahannya:

Baca Juga: Kenapa Ribuan Dokumen Skandal Epstein Files Ditarik Kembali? Simak Fakta Terbarunya

"Ada juga risiko bahwa dia (Jokowi) akan berada di bawah tekanan untuk menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk menyenangkan partai PDI-P ketika berkuasa, yang dipimpin oleh putri mantan Presiden Sukarno, Megawati, dan memiliki kecenderungan nasionalis dan kiri, yang dapat membuat beberapa investor khawatir."

4. Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). [Dok. Antara]

Presiden yang kerap disapa SBY ini dua kali disebut dalam file tersebut. Rupanya, SBY agak bikin gerah barat karena kebijakan nasionalisasi sumber daya alam.

File tersebut berisi kajian yang mengkritik UU Minerba 2009.

"INDONESIA: For all his success in bringing stability to a nation that 15 years ago seemed destined for failed statehood, President Susilo Bambang Yudhoyono looks like a spent force. His team needs to act forcefully to erase a current-account deficit that's turning off investors and has pushed the rupiah down 14 percent this year. Yudhoyono should be intensifying his anti-corruption drive, accelerating infrastructure-project plans, and restraining the nationalistic vibe that now permeates the resource sector. Most important, he needs to institutionalize the reforms that reduced poverty ahead of next year's election, which term limits preclude him from contesting," menurut file EFTA01952004.

Begini terjemahannya:

Load More