- Advokat Aksi di Jakarta Selatan mendesak pengusutan hukum dugaan penerbitan surat keterangan pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Kamis, 12 November 2026.
- Organisasi tersebut menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran sebagai Wakil Presiden tidak menghilangkan konsekuensi hukum bagi pihak terlibat.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diminta segera mencabut surat keterangan tersebut sesuai amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026.
Suara.com - Advokat Aksi mendesak dugaan persoalan hukum penerbitan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka tetap diusut meski ia telah mundur dari jabatan Wakil Presiden.
Mereka menilai, pengunduran diri Gibran tidak menghapus konsekuensi hukum dari persoalan penerbitan dokumen pendidikannya.
"Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Putusan pengadilan harus mempunyai akibat hukum," kata Koordinator sekaligus Juru Bicara Utama Advokat Aksi, Yopis Piternalis di Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Yopis mengatakan, persoalan tersebut kini menyangkut kepastian hukum, pelaksanaan putusan pengadilan, serta pertanggungjawaban pejabat negara yang terlibat dalam penerbitan suket.
Advokat Aksi merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Yopis mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera menjalankan amar putusan MA dengan mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Ia juga meminta pihak dan institusi yang terlibat dalam penerbitan dokumen tersebut diusut.
"Mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk segera mengeksekusi dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 dengan mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan kasasi," tegas Yopis.
Menurut Yopis, pengunduran diri Gibran yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR tidak boleh menghentikan proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penerbitan suket tersebut.
"Advokat Aksi menuntut agar proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak maupun institusi yang terlibat dalam penerbitan suket ijazah tersebut tetap diusut tuntas," pintanya.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).
Surat tersebut diserahkan langsung dalam pertemuan tertutup di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pertemuan antara pimpinan MPR dan Gibran berlangsung sekitar 20 menit.
Gibran juga telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Prabowo. Setelah menerima surat tersebut, pimpinan MPR akan menggelar rapat untuk menentukan tahapan konstitusional selanjutnya.